Mendagri Usul Pemilu 2024 Mundur April-Mei karena Suhu Politik
“Tanggal pemungutan Pemilu 21 Februari 2024 akan memajukan semua tahapan setidaknya hingga Juni 2022 sebagai konsekuensi aturan waktu tahapan paling lambat 20 bulan sebelum hari pencoblosan suara. Ini akan membuat situasi politik memanas,” ujarnya, Kamis (16/9).
Usulan penambahan tahapan Pemilu 2024 menjadi 25 bulan juga dinilai akan berdampak pada stabilitas politik dan keamanan. Ini termasuk potensi polarisasi di kalangan elit dan masyarakat akar rumput. Tito mengusulkan agar tambahan lima bulan ini diganti menjadi program kegiatan, bukan tahapan Pemilu.
Pendapat Komisi II DPR juga terbelah dalam persoalan ini. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim menegaskan jika Pemilu 2024 digelar pada April atau Mei, maka akan terlalu mepet dengan jadwal Pilkada di November. Ia khawatir persiapan yang terlalu pendek ini justru akan mencederai proses Pemilu.
“Belum lagi kita juga harus memikirkan mengenai calon independen yang tentu tahapannya berbeda dengan calon dari partai politik,” katanya.
Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Guspardi Gaus justru sepakat dengan Kemendagri. Ia menilai tahapan Pemilu 2024 sebaiknya dibuat singkat. Masa kampanye yang terlalu lama dinilai terlalu berisiko dari sisi keamanan dan stabilitas politik.
