Perlu Dorongan Diversifikasi Ekonomi di Setiap Daerah
Kemudian, Direktur Sinkronisasi Urusan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), R. Budiono Subambang mengatakan, Pembangunan Daerah sejatinya telah memiliki banyak dasar hukum. Seperti UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hingga Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pendoman Penyusunan RKPD 2022. Menurut Budiono, RKPD memiliki tujuan pengintegrasian kebijakan dalam upaya meningkatkan pencapaian program strategi nasional di kementerian/lembaga hingga daerah.
Misal, pada program peningkatan peran UMKM terhadap ekonomi nasional. Maka di daerah perlu dilaksanakan peningkatan kemitraan usaha mikro kecil dan besar. Kemudian, peningkatan kapasitas usaha dan pembiayaannya. Serta membuat kebijakan peningkatan kapasitas jangkauan, termasuk inovasi koperasi dan peningkatan hingga peluang usaha.
"Artinya ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk melihat bahwa bagian-bagian ini sudah menjadi hal yang harus dilaksanakan, mulai dari pusat sampai ke daerah," tuturnya.
Dari sisi energi, Koordinator Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Muhiddin, juga mengatakan pemerintah melalui koordinasi dewan energi nasional saat ini sedang menyusun konsep dan strategi green national. Menurutnya, dengan adanya konsep tersebut diharapkan bisa ditemukan jalan keluar terbaik untuk menghadapi kendala energi nasional saat ini. Ada empat poin tantangan di sektor energi yang saat ini masih dihadapi Indonesia.
Pertama, terkait dengan produksi minyak mentah turun dan membuat impor crude dan BBM jenis gasoline meningkat. Kedua, LPG masih impor. Ketiga, ekspor batubara tertekan. Keempat, terkait dengan infrastruktur gas dan listrik.
"Tingginya impor elpiji kurang lebih 75% dari kebutuhan masing-masing dari impor. Kalau ini dibiarkan akan menjadi masalah, harus ada upaya diversifikasi energi yang yang dilakukan oleh pemerintah," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut hadir juga Fungsional Perencana Ahli Madya Bappedalitbnag Provinsi Riau, Hardison. Ia mengungkap bagaimana cara kebangkitan ekonomi Riau dilakukan. Salah satu upaya adalah melalui hilirisasi produk hingga pembangunan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Riau.
Menurut Hardison, kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan di Riau, khususnya beras pada tahun 2020 adalah sebesar 27%. Kini, pemerintah Riau telah menargetkan di akhir RPJMD 2024 agar 50% kebutuhan beras dapat diproduksi sendiri.
"Beberapa intervensi yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan adalah dengan peningkatan sarana dan prasarana pertanian, yang kedua meningkatkan hasil pertanian dan yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan petani sendiri," ungkapnya.
Direktur Eksekutif Article 33 Indonesia, Santoso pun menggarisbawahi bahwa pihaknya berkomitmen mendukung pembangunan ekonomi daerah agar bangkit, tumbuh, dan berkelanjutan. Kolaborasi dari pemerintah, Non-Governmental Organisation (NGO), hingga private sector sangat diperlukan untuk memastikan Indonesia punya perekonomian cerah di masa depan.
"Kita harus tumbuh, kita perlu memilih sektor yang jelas bisa tumbuh dan menyerap tenaga kerja. Serta jangan lupa itu harus sustainable berkelanjutan gitu ya, dalam hati jangka panjang dan juga memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan," kata Santoso.
