Stafsus Mensesneg Tak Permasalahkan Anggota DPR Karantina di Rumah
Sebelumnya, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengatakan aturan mengenai karantina bagi pejabat bukan wewenang dari DPR melainkan Satgas Covid-19. Yandri mengatakan yang berwenang dalam mengeluarkan aturan mengenai siapa yang berhak mendapatkan karantina mandiri atau tidak adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Satgas Covid-19.
"Yang memberikan kriteria pihak Satgas bukan DPR yang mengeluarkan. Surat karantina bukan DPR yang keluarkan," ujar Yandri di Kompleks Parlemen pada Senin (13/12).
Kepala BNPB Mayor Jenderal TNI Suharyanto mengatakan pihaknya akan membahas lebih lanjut mengenai tindakan dari Mulan Jameela. Hal ini lantaran pejabat lainnya selama ini disebut mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.
Terkait dengan sanksi kepada Mulan Jameela, Suharyanto mengatakan saat ini belum ada perumusan sanksi dari pihak BNPB. Menurut Suharyanto, sanksi sosial dari pelanggar ketentuan ini disebut cukup berat dan mesti jadi pembelajaran kedepannya untuk menetapkan karantina mandiri secara lebih selektif.
"Sanksi secara BNPB belum ada perumusan karena kan yang memang diberikan karantina mandiri selektif. Jadi yang sudah dipertimbangkan bahwa mereka-mereka ini ga mungkin melanggar," ujar Suharyanto di Kompleks Parlemen pada Senin (13/12).
