Tarif Naik, Pengguna KRL Minta Fasilitas Stasiun Diperbaiki
Dia menggunakan kendaraan roda dua saat menuju Stasiun Tenjo dan melanjutkan perjalan ke tempat kerja dengan kendaraan umum lainnya dari Stasiun Palmerah.
Menurutnya, pembangunan fasilitas stasiun KRL saat ini hanya terpusat di perkotaan. Sementara itu, stasiun yang ada di pinggiran kota dinilai cenderung diabaikan.
Cahya menggambarkan peron Stasiun Tenjo yang masih belum dilakukan peremajaan. Menurutnya, peron di stasiun itu sudah tua dan cukup berbahaya saat menyeberang peron, khususnya saat hujan.
Selain itu, lalu lintas di sekitar stasiun cukup buruk. Kondisi itu diperburuk dengan bau tidak sedap akibat manajemen limbah yang buruk di pasar konvensional dekat stasiun.
"Dari pihak KAI pun tidak menyediakan tempat parkir. Itu yang memberatkan sebagai pengguna KRL, fasilitasnya tidak lengkap. Stasiun yang saya naiki (seagai titik awal berangkat kerja) masih stasiun model zaman dulu, belum yang diperbaiki," ucap Cahya.
Oleh karena itu, Cahya menilai penyesuaian tarif ini juga harus dibarengi dengan pengintegrasian dengan kendaraan umum lainnya yang lebih baik.
Dia mencontohkan bus-bus yang tidak berhenti pada halte dekat Stasiun Palmerah yang membuat pengguna kendaraan umum acap tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan kendaraan umum.
Studi analisis Kemampuan Dan Kemauan Membayar (ATP-WTP) yang dilakukan YLKI menemukan KCI memiliki ruang untuk menaikkan tarif senilai Rp 2.000 pada 25 kilometer pertama menjadi Rp 5.000.
Implikasi dari penyesuaian tarif itu adalah terkikisnya jumlah penumpang KCI sebanyak 3%.
Namun demikian, sebanyak 95,5% penumpang KRL menyatakan akan tetap menggunakan KRL jika terjadi kenaikan tarif. Secara rinci, ATP hasil studi YLKI adalah Rp 5.156 untuk 25 kilometer pertama.
"Saya kita moda transportasi commuter line jadi moda transportasi yang dianggap paling murah, sehingga loyalitas pada commuter line sangat tinggi," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, dalam Diskusi Online dengan “Tema Pelayanan Baru dan Penyesuaian Tarif Commuter Line”, Rabu (12/1).
Berdasarkan data PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), nilai bantuan dana kewajiban layanan publik atau public service obligation (PSO) yang diberikan pemerintah mencapai Rp 1,99 triliun pada 2021 atau naik 28,3% dari realisasi 2020 senilai Rp 1,55 triliun.
Secara rinci, KCI membutuhkan dana hingga Rp 14.981 per orang untuk dapat mengoperasikan KRL. Dengan kata lain, PSO yang diberikan per penumpang adalah Rp 11.981 per orang dengan perhitungan tarif saat ini.
PT KAI Commuter mencatat, jumlah penumpang KRL Jabodetabek sepanjang 2021 sebanyak 123.125.911 orang dengan rata-rata 337.331 pengguna tiap harinya. Jumlah itu turun 19,6% dibandingkan pada 2020.
