KSP: Tarik Rem PPKM Darurat Belum Diperlukan Meski Omicron Naik Tajam
Kasus Covid-19 varian Omicron tengah meningkat di Tanah Air sejak akhir Desember 2021. Meski begitu, Kantor Staf Presiden menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat belum perlu diberlakukan di tengah situasi tersebut.
Pemerintah pernah memberlakukan PPKM darurat saat varian Delta meningkat di Indonesia pada Juli lalu. Sedangkan saat ini sejumlah daerah seperti Jabodetabek hingga Bali telah memberlakukan pembatasan level 3 untuk menekan penularan Covid-19.
"Meski angka kasus meningkat tinggi namun angka keterpakaian rumah sakit masih sangat terkendali. Sehingga rem darurat belum perlu ditarik," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo di Gedung Bina Graha Jakarta, seperti dikutip dalam keterangannya, Selasa (8/2).
Menurutnya, kesiapan pemerintah menghadapi Omicron menjadi lebih baik karena selalu melibatkan data yang komprehensif dari para pakar. Selain itu, kondisi penularan baru ini beda dengan yang sebelumnya melanda Indonesia.
Abraham mengatakan, Omicron sudah terbukti tidak lebih parah dari varian Delta. Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan prioritas isolasi mandiri atau isolasi terpusat bagi yang bergejala ringan atau tanpa gejala.
Pemerintah juga memprioritaskan perawatan rumah sakit bagi lansia atau yang memiliki komorbid. "Ini bukti nyata kesiapan pemerintah menghadapi Omicron," ujar Abraham.
