Menpan RB: 60 Ribu ASN, TNI dan Polri Harus Pindah ke IKN 2024
"PUPR menyampaikan kesiapannya untuk membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN," kata Febry seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (3/2).
Jumlah hunian yang disiapkan PUPR belum sebanyak jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN. Ini lantaran anggaran yang ada baru mencukupi pembangunan 2.500 hunian.
Untuk itu, pemerintah tengah merumuskan skema pembiayaan lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau pemberdayaan peran swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kementerian atau lembaga yang pertama kali akan pindah adalah yang menjalankan layanan publik esensial. Pada tahap pertama yang berlangsung hingga 2024, kemudian tahap kedua setelah 2024 hingga 2029.
"Misalnya dalam konteks untuk tahap yang paling awal ini, jika kantor presiden maupun wakil presiden ini pindah sebelum 2024, tentu beberapa Kementerian yang kita sebut Triumvirat baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian pertahanan," kata Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur Velix Vernando Wanggai.
