Fraksi PKS di DPR Ajukan Hak Angket Pansus Kelangkaan Minyak Goreng
Selain hak angket, Fraksi PKS juga mendorong agar segera dibentuk sebuah tim investigasi untuk mengungkap dugaan mafia migor yang sempat disinggung Mendag, Muhammad Lutfi, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan, Kamis (17/3) lalu.
Pada rapat tersebut Mendag menduga mafia migor beroperasi di tiga kota besar, yakni Surabaya, Medan, dan Jakarta. Ketiga daerah tersebut merupakan kawasan industri dan dekat pelabuhan.
Muhamad Lutfi menyampaikan dugaan ini karena kesenjangan antara data penyaluran minyak goreng hasil aturan kewajiban pasok minyak sawit mentah ke pasar domestik (DMO) dan realisasi pasokan di lapangan.
Meski begitu, Lutfi menyatakan Kemendag tidak bisa melawan perilaku menyimpang tersebut lantaran tertahan aturan terkait kontribusi Kemendag dalam Satuan Tugas (Satgas) Pangan.
Selain Kemendag, anggota Satgas Pangan lainnya adalah Kementerian Pertanian dan Kepolisian. Advertisement Dia telah menyerahkan data pihak-pihak yang diduga menjadi mafia tersebut kepada pihak Kepolisian.
"Mafia ini membuat keadaan industri migor kritis dan mendesak. Kemendag tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut," kata Lutfi kala itu.
