Mengejar Learning Loss yang Dialami selama Pandemi Covid-19
Sebelumnya, peneliti Article 33 Indonesia, Lukman Hakim, memaparkan rekomendasi yang dapat diberikan kepada pembuat kebijakan untuk meningkatkan keterserapan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terutama dalam menghadapi lankap ketenagakerjaan yang berubah pada saat pandemi. Menurutnya, pandemi praktis membuat ekonomi nasional mengalami perlemahan, baik dari sisi permintaan (supply) maupun permintaan (demand).
Hal ini kemudian membuat banyak sektor bertumbangan, misalnya saja hiburan, pariwisata dan restoran. Padahal, seperti yang kita tahu ketiga sektor tersebut merupakan pasar tenaga kerja bagi siswa lulusan SMK. Meskipun di saat yang sama, ada pula sektor usaha yang masih mengalami pertumbuhan seperti sektor telekomunikasi, asuransi, hingga pertanian.
Karenanya, untuk mengatasi baik learning loss maupun permasalahan ketiadaan tenaga kerja bagi lulusan SMK, Lukman menilai, pemerintah, utamanya pemerintah provinsi untuk dapat membuat portal informasi mengenai pasar tenaga kerja yang masih tersedia. Di saat yang sama, dia juga berharap agar pemerintah dapat menjalin kerja sama lebih erat lagi dengan dunia usaha.
“Dengan kerja sama ini, siswa SMK bisa berkesempatan untuk praktik di perusahaan,” imbuhnya.
Sementara itu, peneliti Senior, SMERU Research Institute, Ulfah Alifia, menjelaskan upaya mitigasi yang perlu dilakukan untuk meminimalkan penurunan kemampuan akademik siswa. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memulihkan kemampuan belajar siswa setelah lama menjalani PJJ.
Pertama, adalah dengan adanya intervensi khusus kepada guru dengan cara melakukan sebuah pengajaran terdiferensiasi (pembelajaran yang memperhatikan level kemampuan siswa), dengan catatan memberikan asesmen terlebih dulu pada siswa. Selanjutnya, pembelajaran perlu difokuskan pada literasi dan numerasi, yang mana targetnya tidak memberatkan siswa dan guru.
“Ada potensi campuran di masa depan, tapi tentunya pemerintah perlu berinvestasi, karena banyak guru kita yang kurang adaptif. Lalu pemerintah juga perlu berinvestasi pada sistem, karena orang tua perlu mendampingi siswa saat PJJ,” jelasnya.
Dari sisi kualitas pembelajaran, peneliti SurveyMETER, Fita Herawati, menjelaskan rekomendasi yang dapat diberikan kepada pembuat kebijakan guna memastikan kualitas pembelajaran di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan adaptasi terhadap dinamika kondisi COVID-19. Fita menjelaskan, “Pandemi memang memposisikan kita pada posisi yang sulit, namun tidak ada alasan untuk kita tidak mencapai pendidikan yang lebih baik. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan dasar yang sangat perlu diperhatikan.”
Lebih lanjut Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi UIN Jakarta sekaligus peneliti senior Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN, Yunita Faela Nisa, memaparkan faktor-faktor penting guna meningkatkan toleransi siswa dan mahasiswa di Indonesia serta rekomendasi kebijakan untuk mendorong hal tersebut. Yunita memberi rekomendasi kepada Kemendikbudristek untuk memasukan komponen nilai-nilai universal dalam akreditasi. “Bagaimana semua komponen yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal dapat dimasukan ke dalam komponen akreditasi sekolah maupun perguruan tinggi sehingga menjadi sistem yang berkelanjutan untuk kebaikan Indonesia ke depan.” kata Yunita.
Dalam webinar ini, disepakati bahwa pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah dalam pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, melainkan butuh kolaborasi, partisipasi, sinergi dari semua pemangku kepentingan dan pemerintah terbuka akan hal tersebut. Dalam jangka pendek, pemerintah akan memastikan bahwa learning loss bisa semakin dikurangi. Sementara dalam jangka panjang, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.
