Profil Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK yang Baru Ditunjuk

Tahun 2018, Mahendra Siregar ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ke-19. Dan saat ini, Mahendra masih aktif menjabat sebagai wakil Menteri Luar Negeri.

Berapa Kekayaan Mahendra Siregar?

Sebagai tokoh penting, salah satu hal yang menjadi sorotan tentang Mahendra Siregar adalah terkait kekayaan yang dimilikinya. Berapakah kekayaan Mahendra Siregar?

Mengutip bisnis.tempo.co, Mahendra memiliki total kekayaan senilai Rp 19.185.673.308 yang dilaporkan pada 28 April 2020. Sementara itu, Mahendra juga memiliki aset senilai Rp 8.725.000.000. Adapun rinciannya sebagai berikut.

1. Tanah 500 meter persegi (m²) di Kabupaten/Kota Bogor, hasil sendiri senilai Rp 35 juta.
2. Tanah dan bangunan seluas 28 m²/230 m² di Kabupaten/Kota Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp 4.350.000.000.
3. Bangunan seluas 90 m² di Kabupaten/Kota Kota Jakarta Selatan, hasil Sendiri yang bernilai Rp 1.650.000.000.
4. Bangunan 102 m² di Kabupaten/Kota Kota Jakarta Barat, hasil sendiri senilai Rp 2.690.000.000.

Mahendra Siregar juga memiliki aset bergerak berupa mobil Mitsubishi Pajero keluaran 2016 senilai Rp 425 juta dan aset bergerak lainnya sebesar Rp 800 juta.

Susunan Dewan Komisioner OJK Baru

Selain Mahendra Siregar, ada juga nama-nama lain yang masuk dalam Dewan Komisioner OJK. Berikut ini susunannya.

• Ketua : Mahendra Siregar
• Wakil Ketua: Mirza Adityaswara
• Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan: Dian Adiena Rae
• Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal: Inarno Djajadi
• Kepala Eksekutif Pengawas IKNB: Ogi Prastomiyono
• Ketua Dewan Audit merangkap anggota: Sophia Issabella Watimen
• Anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen: Friderica Widyasari Dewi

Sebagai ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra memiliki lima prioritas kebijakan, antara lain:

1. Peningkatan efektivitas kepemimpinan dalam kelembagaan OJK.
2. Penguatan struktur dan pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal. Hal ini guna menjamin pengaturan dan pengawasan yang efektif, serta mengembangkan produk dan inovasi di masing-masing bidang.
3. Pelayanan satu pintu untuk perizinan, pengawasan agar terciptanya efisiensi.
4. Peningkatan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan tidak lanjut.
5. Kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan regulator dan lembaga lain dalam pengaturan industri jasa keuangan.