Mengapa Pansus Investasi Telkomsel di GoTo Dinilai Sarat Politisasi?
Selain Panja, DPR juga diketahui tengah mengupayakan pembentukan panitia khusus (Pansus) untu menyelidiki dugaan konflik kepentingan di dalam investasi ini. Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Usaha FHUI (LKPU FH UI), Ditha Wiradiputra memandang tak adanya aturan yang dilanggar.
Menurutnya, dugaan kongkalikong antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Komisaris Utama Telkomsel Garibaldi ‘Boy’ Thohir harus diuji lewat pembuktian yang cukup. Salah satu buktinya dari notulen rapat pengambilan keputusan investasi oleh jajaran komisaris ataupun direksi.
Ditha menilai bahwa anggapan kedua bersaudara itu kongkalikong sudah terlalu jauh. Hal itu, disebabkan Boy Thohir yang bukan merupakan pendatang dalam dunia bisnis.
“Kalau mau main, tidak mungkin pasang badan. Kecuali misalkan dia tidak berkompeten. Tidak punya pengalaman bisnis," ujar Ditha dalam kesempatan yang sama.
Ditha juga menilai bahwa investasi Telkomsel ke GoTo sudah sesuai dengan prinsip perusahaan yang baik. Alasannya, perusahaan besar seperti Telkomsel tak memutuskan berinvestasi tanpa rencana bisnis yang komprehensif. “Menurut saya sudah sesuai good corporate governance,” katanya.
Hingga kini, DPR masih mengusahakan pembentukan Pansus terkait kucuran dana yang diberikan Telkomsel kepada Goto. Pembentukan Pansus tersebut diinisiasi oleh Komisi III DPR yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan.
“Pasti ada beririsan dengan hukumnya. Kalau di Komisi VI kebijakan korporasinya. Kebijakan korporasinya kan bisa diserap oleh Pansus,” kata Ketua Komisi III Bambang Wuryanto saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Rabu (29/6).
Pacul menyebutkan adanya dugaan konflik kepentingan yang melibatkan Komisaris Utama GoTo, Boy Thohir yang juga kakak dari Menteri BUMN, Erick Thohir.
“Di situ pemainnya clear kok yang melakukan siapa. Kemudian disitu komisarisnya siapa,” ungkapnya.
