Petani Sawit Minta Pemerintah Hapus Aturan DPO Agar Stok CPO Terserap
"Jadi, dibeli sekarang bahan bakunya, lantas diolah melalui pabrik mana yang dianggap BPDPKS cocok atau melalui PT Perkebunan Nusantara, tentu membantu mengurangi stok dalam negeri ," kata Gulat.
Gulat melaporkan Cina juga akan membeli CPO Indonesia sebanyak 1 juta ton hasil dari lobi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Cina. Dengan demikian, total stok yang harus dikeluarkan menuju kondisi normal adalah 2 juta ton.
Ia berpendapat Indonesia dapat mengendalikan harga CPO internasional jika konsumsi dalam negeri kembali ditingkatkan dengan menaikkan program biodiesel menjadi B35. Ini artinya, campuran CPO dalam solar dinaikkan menjadi 35%.
Selain itu, petani sawit mendorong agar pemerintah mengganti acuan referensi harga TBS sawit dari tender PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN menjadi harga referensi CPO besutan Kemendag. Adapun perhitungan harga referensi CPO Kemendag tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 55-2015 tentang Tata Cara Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.
Gulat mengataka, referensi harga yang dibuat oleh Kemendag lebih menggambarkan kondisi pasar sawit dunia. Perhitungan harga referensi CPO Kemendag merupakan hasil dari gabungan harga CPO di Rotterdam, Malaysia, dan KPBN.
Oleh karena itu, ia mengajukan revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 1-2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Revisi yang diajukan adalah pengubahan acuan harga referensi dari hasil lelang TBS oleh KPBN menjadi harga referensi CPO oleh Kemendag.
Gulat menilai revisi ini penting lantaran 70% dari total pabrik kelapa sawit (PKS) menyerap TBS dari petani. Sementara itu, 30% PKS telah terintegrasi dari kebun kelapa sawit hingga proses produksi.
