Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Beserta Dasar Hukumnya

Adapun nama-nama anggota Komisi Yudisial Paruh I Periode Januari 2021-Juni 2023 yaitu:

• Ketua Komisi Yudisial: Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.
• Wakil Ketua Komisi Yudisial: Drs. M. Taufiq HZ, M.HI.
• Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Rekrutmen Hakim: Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
• Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim: Sukma Violetta, S.H., LL.M.
• Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan: Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
• Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi: Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
• Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi: Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Syarat Anggota Komisi Yudisial

Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 syarat untuk menjadi anggota Komisi Yudisial adalah:

• Warga negara Indonesia.
• Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
• Setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Berusia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 68 tahun pada saat proses pemilihan.
• Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun.
• Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia.
• Melaporkan harta kekayaan.

Larangan Anggota Komisi Yudisial

Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi:

• Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan.
• Hakim.
• Advokat.
• Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
• Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta.
• Pegawai negeri.
• Pengurus partai politik. 

Tujuan Komisi Yudisial

Tugas Komisi Yudisial antara lain:

• Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan.
• Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
• Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
• Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim.
• Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Demikian tugas dan wewenang Komisi Yudisial beserta dasar hukum dan tujuannya.