Alasan PDIP Setuju Perppu Cipta Kerja tapi Beri Catatan Kritis
Selain itu, Hasto juga mengatakan pihaknya berharap implementasi dari Perppu nantinya akan menjadi fungsi pengawasan dari Fraksi PDIP DPR RI. Ia tidak memerinci catatan kritis apa yang sudah dan akan dilayangkan kepada pemerintah terkait kinerja dan Perppu.
Sebelumnya, Jokowib telah telah menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Perppu diundangkan pada hari yang sama diumumkan.
Secara keseluruhan Perppu Cipta Kerja itu terdiri dari 186 pasal yang tertuang dalam 737 halaman. Sedangkan penjelasan tertuang dalam 380 halaman dengan total keseluruhan 1.117 halaman. Perppu mendapat kritik dari sejumlah kelompok tidak hanya dari urgensi tetapi juga isi.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan penerbitan Perppu merupakan tindakan melangkahi UUD oleh presiden, YLBHI menilai tidak ada unsur kemendesakan yang membuat Perppu harus diterbitkan. Ketimbang mengeluarkan Perppu, ia menyebut pemerintah bisa menyusun kembali UU dengan pelibatan publik dalam proses penyusunan.
