DPR Setuju Bawa Perppu Cipta Kerja ke Sidang Paripurna untuk Disahkan
Pastikan Perppu Tetap Berlaku
Berbeda pendapat dengan Amin AK, Baidowi mengatakan Perppu tetap bisa disahkan pada masa sidang IV. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan persetujuan Perppu melalui sidang paripurna DPR tidak mesti disahkan dalam masa sidang pertama setelah Perppu dikeluarkan.
Menurut Baidowi bila merunut riwayat pengesahan Perppu dari masa ke masa maka penetapan Perppu dilakukan pada masa sidang tahun pertama. Dia menyebut dulu DPR hanya bersidang dalam 1 masa sidang dalam setahun. Sedangkan sekarang DPR memiliki 5 masa sidang dalam setahun. Dengan begitu ia menyebut pengesahan bisa dilakukan dalam rentang satu tahun.
“Jadi bisa masa sidang pertama, kedua dan seterusnya,” ujar Baidowi.
Baidowi menjelaskan merujuk pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa mekanisme pembahasan RUU penetapan Perppu menjadi UU sama dengan mekanisme RUU lainnya. Dengan begitu pengesahan tidak harus dilakukan dalam 1 masa sidang.
Menurut Baidowi Pengesahan Perppu Cipta Kerja di sidang paripurna karena telah mendapat persetujuan tingkat 1 dalam rapat Badan Legislatif pada masa sidang III.
“Jadi harusnya sudah tidak ada perdebatan lagi karena DPR sudah setuju, bahwa belum pembahasan tingkat 2 (di paripurna) ini karena keburu penutupan masa sidang dan hal yang biasa,” ujar Baidowi.
Lebih jauh ia menyatakan pembahasan Perppu di tingkat pertama pada Badan Legislatif sudah berjalan dengan seksama. Persetujuan Perppu akhirnya didapat dengan dua fraksi yang menolak yaitu PKS dan Demokrat. Pembahasan antara Baleg dengan pemerintah juga sudah sampai pada kesepakatan bahwa Perppu siap dibawa ke Paripurna DPR untuk disahkan.
