Jokowi Perintahkan Penegak Hukum Sikat TPPO dalam Satu Bulan

Andi M. Arief
30 Mei 2023, 14:34
jokowi, tppo, mahfud
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.
Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan sambutan pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN , di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Rabu (10/5/2023).

Sebelumnya, Bank Dunia telah memperingatkan bahaya TPPO di Indonesia pada 2017. Bank Dunia mendata  total warga Indonesia yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang pada 2017. Namun, data BP2MI menunjukkan hanya 4,6 juta pekerja migran yang tercatat.

Keterlibatan Aparat Nakal

Mahfud mengatakan penanganan TPPO di dalam negeri kerap terhambat birokrasi. Menurutnya, pemerintah telah mengetahui simpul-simpul TPPO namun tidak bisa menindak karena ada bekingan.

Mahfud tidak memerinci lebih lanjut aktor yang menunjang langgengnya TPPO di dalam negeri. Walau demikian, Mahfud menekankan TPPO telah mengganggu kehidupan bernegara. "Tidak ada bekingan bagi penjahat," kata Mahfud.

TPPO juga telah menjadi perhatian negara-negara ASEAN dan secara khusus dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Mahfud mengatakan ASEAN telah meminta Indonesia memimpin pemberantasan TPPO.

"Ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapih kerjanya. Sementara itu, kita sendiri terhambat oleh birokrasi dan mungkin bekingan," kata Mahfud.

Di kesempatan yang sama, Benny menilai TPPO di dalam negeri telah dikendalikan oleh sindikat dan mafia. Selain itu, Benny mensinyalir ada sebagian pejabat negara yang bermain. 

Oleh karena itu, Benny mencatat telah memotong sebagian sindikat tersebut, khususnya di BP2MI. "Delapan bulan lalu, BP2MI telah memecat salah satu ASN karena terlibat dalam penempatan illegal," kata Benny.


Halaman:
Reporter: Andi M. Arief
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...