Denny Indrayana Surati DPR Ajak Makzulkan Jokowi, Apa Saja Poinnya?
“Presiden Jokowi membiarkan saja dua anak buahnya berperkara di pengadilan, membiarkan Kepala Staf Presiden Moeldoko menggugat keputusan yang dikeluarkan Menkumham Yasonna Laoly,” kata Denny.
Berdasarkan perkara tersebut, Denny meminta DPR menggunakan hak angketnya untuk menyelidiki bagaimana sudut pandang Jokowi dalam permasalahan tersebut. Denny ingin DPR tegas soal sikap Jokowi apakah membiarkan, menyetujui, atau bahkan memerintahkan.
“Jika tidak bisa menyelesaikan persoalan di antara dua anak buahnya sendiri, Jokowi berarti memang tidak mampu dan tidak layak menjadi Presiden,” kata Denny.
Dugaan pelanggaran ketiga, Denny menyebut Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik. Hal itu menurut dia terlihat dalam proses penentuan arah koalisi serta pasangan capres-cawapres 2024.
Selain itu Denny juga mengatakan, Jokowi juga mengganggu kedaulatan partai politik ketika ada tindakan yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan pilpresnya di 2024. Ia mencontohkan pencopotan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut Denny, pemberhentian Suharso berkaitan dengan dugaan kedekatan dengan Anies.
“Hak Angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki, apakah Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres?” kata Denny.
Jokowi Bantahkan Gunakan Kekuasaan
Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan telah menyatakan dirinya tak turut campur dalam urusan pencalonan presiden. Ia pun membantah anggapan bahwa dirinya menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik tertentu. Meski menyatakan dirinya akan cawe-cawe dalam menghadapi pilpres, namun Jokowi memastikan semua berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi mengatakan dirinya memiliki tanggung jawab moral sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional. Menurutnya, saat ini ada potensi ancaman yang dapat mengganggu kepemimpinan nasional selanjutnya.
"Masa ada riak-riak yang membahayakan saya disuruh diam, enggak mau lah," kata Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6). Meski begitu ia tidak menjelaskan perihal riak yang ia maksud.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan tujuan cawe-cawe yang dimaksud. Jokowi berharap agar pemimpin selanjutnya dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis.
Sebagian kebijakan yang dimaksud adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Selain itu, Jokowi ingin memastikan peserta Pemilu serentak 2024 dapat berkompetisi secara bebas dan adil.
