Wacana 4 in 1 Tidak Efektif Atasi Polusi, Berpotensi Picu Praktik Joki
Rencana Kementerian Perhubungan untuk menerapkan sistem 4 in 1 di Jakarta dinilai tidak efektif untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Aturan tersebut membutuhkan biaya tinggi dan juga berpotensi menyuburkan kembali praktik joki.
Sebagai informasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tengah mempertimbangkan untuk menerapkan kembali 4 in 1 untuk menekan polusi udara di Jakarta. Aturan tersebut merupakan revisi dari 3 in 1 yang dulu pernah diterapkan, namun disetop sejak Mei 2016. Penerapan aturan 4 in1 bertujuan untuk mengurangi polusi kendaraan.
Menanggapi hal itu, pakar transportasi Djoko Setijowarno mengatakan bahwa aturan 4 in 1 tidak akan efektif mengatasi polusi udara.
"Dulu 3 in 1 saja dihapus karena gak efektif, ko sekarang mau 4 in 1," ujarnya kepada Katadata.co.id, Selasa (15/8).
Dia mengatakan, kebijakan 3 in 1 dulu dihapus karena membutuhkan biaya dan tenaga yang banyak. Kebijakan tersebut membutuhkan petugas yang harus siaga di lapangan.
"Petugas kan ada honornya, polisi yang nilang itu ada tambahan uang hibah dari Pemda Jakarta ke Korlantas," ujarnya.
Selain itu, kebijakan 3 in 1 yang dulu diterapkan malah menimbulkan praktik joki. "Jadinya keluar uang banyak, timbul joki, tapi hasil (tekan polusi dan kemacetan) sedikit," ujarnya.
ERP Dinilai Lebih Baik
Menurut Djoko, penerapan ERP (electronic road pricing) atau sistem jalan berbayar lebih baik dibandingkan 4 in 1. Dengan penerapan ERP, pemerintah justru akan mendapatkan pendapatan tambahan.
