Ekonom DBS: Periode Pendaftaran Capres yang Singkat Untungkan Investor
Pada kesempatan yang sama, Economist DBS Bank Radhika Rao menilai terlepas dari adanya kemungkinan perlambatan investasi, periode pemilu selalu ditandai dengan peningkatan terhadap sektor konsumsi dalam negeri serta peredaran uang.
Memasuki kuartal pemilu, ia menyebutkan bahwa konsumsi dalam negeri dan jumlah uang yang beredar akan lebih tinggi dikarenakan untuk belanja kampanye.
Kemudian setelah melewati periode pemilu, pola konsumsi akan kembali ke tren sebelumnya, dengan laju investasi yang cenderung meningkat sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan yang baru.
“Mungkin di kuartal IV ini juga bisa membantu sedikit di segmen konsumsi, paling tidak bisa membantu ketika ada pelemahan di segmen konsumsi dengan ada kampanye, serta juga mungkin dana pemilu yang harus dikeluarkan oleh pemerintah yang bisa mempunyai efek domino ke perekonomian,” ujarnya.
Adapun Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya telah menggelontorkan anggaran pemilu dari 2022-2024 sebesar Rp 70,6 triliun. Anggaran tersebut diberikan secara bertahap, pada 2022 sebesar Rp 3,1 triliun, pada 2023 sebesar Rp 30 triliun, serta pada 2024 sebesar Rp 37,4 triliun.
Realisasi anggaran pemilu tahun ini sampai dengan 19 September tercatat mencapai Rp 14 triliun atau 30% dari pagu anggaran sebesar Rp 46,7 triliun. Realisasi melalui KPU dan Bawaslu tercatat sebesar Rp 12,6 triliun dari pagu awal sebesar Rp 23,8 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembentukan Badan Adhoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pengawasan penyelenggaraan pemilu.
