Masinton PDIP: Pemilu 2024 Diawali Penyelundupan Hukum
"Tapi Pemilu yang benar-benar melahirkan kepemimpinan yang legitimate, Pemilu yang bisa menghormati proses jujur, adil, dan terpercaya itu, dan pemilu yang berlangsung tanpa campur tangan kekuasaana negara," kata Masinton.
Sebelumnya. anggota DPR RI Fraksi PDIP itu menyatakan usulannya mengenai hak angket DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden terus berjalan. Masinton mengklaim bakal mendapat tambahan dukungan untuk menggolkan hak angket itu.
"Beberapa Anggota sudah menyatakan kesediaannya sebagai pengusul Hak Angket," kata Masinton saat dihubungi Katadata.co.id seperti dikutip Kamis (9/11).
Masinton mengatakan, jika telah mencukupi syarat hak angket akan dibawa ke paripurna DPR. Ia optimistis dukungan akan didapat terutama setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat atas putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah pasal dalam Undang-Undang Pemilu mengenai batas usia capres dan cawapres.
“Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengkonfirmasi adanya skandal di Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam putusannya,” ujar Masinton.
Menurut Masinton, sesuai ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Selain itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan kedudukan kemandirian hakim.
Ia menyebut putusan MKMK yang memutuskan adanya pelanggaran etik berat merupakan indikasi adanya intervensi sehingga lahir putusan yang dinilai menguntungkan Putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka. Putusan MK telah memuluskan jalan Gibran maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Masinton berkeyakinan DPR harus melakukan penyelidikan melalui hak angket skandal hakim MK agar terang benderang. Hal itu menurut dia diperlukan untuk mengembalikan integritas MK agar dapat dipercaya masyarakat.
“Publik berhak tahu pihak mana yang mengintervensi Hakim MK dan motif kepentingan apa hingga menginjak-injak kemandirian hakim yang jelas-jelas diatur dan dilindungi oleh UUD 1945,” ujar Masinton.
