Bansos Dinilai Jadi Katalis Kepuasaan Masyarakat atas Kinerja Jokowi
Jokowi kembali mengguyur bansos beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan kepada tiap KPM pada September-Desember 2023 lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pemerintah meluncurkan dana Rp 8 triliun untuk penyaluran bansos beras tahap dua periode September-November tersebut.
Sementara distribusi bansos beras periode Desember 2023 senilai Rp2,67 triliun. Sehingga total bansos beras yang disalurkan pemerintah sampai akhir 2023 berjumlah Rp18,57 triliun.
Selain itu, Jokowi juga mengalokasikan anggaran Rp7,52 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebesar Rp200.000 per bulan per kelompok penerima dengan target sebanyak 18,8 juta untuk periode November-Desember 2023.
Efek Pemberian Bansos pada Kepuasaan Kinerja
Menanggapi adanya temuan korelasi penyaluran bansos terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi, Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menganggap model kebijakan populis seperti penyaluran bansos cenderung efektif menggaet simpati rakyat. Upaya tersebut menjadi jurus ampuh untuk mempertahankan capaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah atau pejabat tertentu.
Kunto menilai keputusan mayoritas responden yang mengaku puas terhadap kinerja Jokowi karena adanya pemberian bansos secara berkala merupakan pilihan beralasan. Hal itu lantaran bansos bisa dinikmati oleh banyak orang.
"Berbeda dengan pembangunan infrastruktur ya, yang tidak semua orang bisa menikmati. Tukang becak tidak bisa menikmati jalan tol secara langsung," kata Kunto saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (27/12).
Lebih lanjut, Kunto menilai kebijakan bansos juga dapat dinikmati langsung oleh para penerima. Hal tersebut kontras dengan manfaat yang diterima masyarakat dari pembangunan sejumlah infrastruktur publik seperti jalan tol, bandara, bendungan, hingga akses terhadap listrik dan internet di pedesaan.
"Saya masuk tol harus tetap bayar, sama juga dengan masuk bandara yang akan tetap dikenakan pajak bandara di dalam tiket. Sehingga harus mengeluarkan biaya lagi untuk menikmati fasilitas infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Ini beda dengan bansos," ujar Kunto.
