Top News: Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet, Kumpulan Survei Capres
3. Kumpulan Hasil Survei Terbaru, Elektabilitas Prabowo Paling Tinggi
Sejumlah lembaga telah merilis hasil survei elektabilitas calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) menjelang Pilpres 2024. Berdasarkan catatan Katadata.co.id, setidaknya sudah ada 12 lembaga survei yang merilis hasil surveinya sejak Desember tahun lalu.
Hasil survei ini bisa menunjukkan bagaimana elektabilitas capres dan cawapres sebelum dan setelah acara Debat Pilpres 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hingga saat ini KPU telah mengelar tiga dari lima Debat Pilpres 2024. Debat berikutnya akan diselenggarakan pada 21 Januari dan 4 Februari 2024.
Secara umum, hasil survei terbaru dari 12 lembaga menunjukkan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari kedua pasangan calon lainnya. Namun, persentasenya rata-rata masih di bawah 50%. Ini membuka peluang pilpres 2024 Bisa dilakukan dua putaran.
Sedangkan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua. Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD rata-rata berada pada urutan terakhir.
Berikut hasil elektabilitas capres dan cawapres berdasarkan hasil survei terbaru dari 12 lembaga, yang diurutkan berdasarkan waktu surveinya.
4. Staf Erick Thohir Tantang Debat Crazy Rich Surabaya Budi Said
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut buka suara terkait isu antara PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam, dengan crazy rich asal Surabaya, Budi Said.
Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga, menegaskan investasi yang dilakukan Budi Said tak masuk akal. Arya menjelaskan bahwa Budi Said membayangkan memborong emas dengan marjin 15%, kemudian melakukan buyback. Budi, kata Arya, mengharapkan untung 15%.
“Mana ada marjin 15%? Tidak mungkin Antam bikin itu, karena kalau bikin itu artinya semua orang akan beli ke Antam. Budi Said itu orang aneh,” kata Arya saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center, Senin (15/1) kemarin.
Arya menegaskan investasi tersebut merupakan investasi bodong. Bahkan Arya menantang crazy rich Surabaya itu untuk diskusi bersama terkait investasi.
5. Pemerintah Berencana Setop Tambah Dana LPDP, Apa Alasannya?
Pemerintah berencana untuk menyetop alokasi anggaran untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tahun ini. Dana yang mencapai Rp 20 triliun per tahun itu nantinya bakal dialihkan untuk membenahi kualitas pendidikan perguruan tinggi, vokasi, revitalisasi SMK dan politeknik.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan alasan rencana penghentian anggaran itu dilakukan. Ia menjelaskan besaran dana LPDP yang dikelola saat ini menumpuk hingga mencapai Rp 139 triliun sampai akhir tahun 2023.
Muhadjir menjelaskan, nominal tersebut lebih dari cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran mahasiswa penerima beasiswa LPDP tahun ini.
"Pemerintah meninjau apakah harus diteruskan LPDP dengan jumlahnya sudah menumpuk. Apa perlu ditambah lagi tahun ini," kata Muhadjir di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (16/1).
Muhadjir menjelaskan, pemerintah tiap tahun mematok Rp 20 triliun untuk alokasi dana LPDP yang diambil dari jatah 20% dan pendidikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menyebut seluruh anggaran pendidikan di APBN tahun ini akan difokuskan untuk mengisi kebutuhan pendidikan serta peningkatan kualitas dan kuantitas riset.
