Mahfud Ingatkan Bansos Bukan Bantuan Pemerintah Tapi Negara
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah telah mengeluarkan anggaran Rp 443,4 triliun untuk program perlindungan sosial atau bansos sepanjang 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, anggaran tersebut lebih rendah dari 2022. Tercatat sepanjang 2022 anggaran bansos mencapai Rp 460,6 triliun, lalu pada 2021 lebih tinggi Rp 468,2 triliun dan pada 2020 sebesar Rp 498 triliun.
"Sebelum Covid-19, belanja bansos hanya Rp 308 triliun. Jadi ini naik lebih dari Rp 140 triliun sendiri pre Covid," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Realisasi dan Kinerja APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1).
Pemerintah juga telah menggelontorkan Rp 28,1 triliun untuk penyaluran bantuan PKH yang diberikan kepada 9,9 juta keluarga, bantuan melalui kartu sembako Rp 44,5 triliun, dan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta keluarga sebesar Rp 7,5 triliun.
Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada 21,3 juta keluarga sebesar Rp 7,8 triliun dan pemberian BLT Desa sebesar Rp 10,4 triliun untuk 2,9 juta keluarga.
"Masyarakat rentan kita, belum benar-benar pulih atau bahkan mengalami tekanan baru seperti harga beras yang naik. Makanya, kita melakukan beberapa tambahan penebalan Bansos," ujar Sri Mulyani.
Kemudian penyaluran subsidi BBM sebanyak 16,5 juta kiloliter senilai Rp 21,3 triliun. Selanjutnya, subsidi listrik untuk 64,5 terawatt hour sebesar Rp 68,7 triliun. Lalu subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) kepada 4,6 juta debitur sebesar Rp 40,9 triliun.
