Deretan Pernyataan Mahfud MD Kritik Pemerintah dan Menteri
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan akan mundur dari posisinya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengingat statusnya kini yang menjadi salah satu kontestan di Pilpres 2024.
Kendati demikian, Mahfud menyebut masih menunggu momentum yang pas untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena masih ada tugas yang harus dijaganya dalam masa transisi dan menghormati Presiden Joko Widodo yang telah mengangkatnya 4,5 tahun lalu.
Di sisi lain, Mahfud kerap melontarkan sejumlah kritik terhadap pemerintah dan sejumlah menteri menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar 14 Februari 2024.
Kritik Subsidi Pupuk
Pada saat debat calon wakil presiden yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minggu (21/1) malam, Mahfud mempertanyakan subsidi pupuk yang kian membesar meskipun lahan pertanian semakin sempit dan petani berkurang. Menurut Mahfud, terdapat suatu yang salah sehingga didapati hal semacam itu.
“Sumber daya alam kita sangat kaya tapi pangan belum berdaulat. Petani semakin sedikit, lahan pertanian semakin sedikit, tapi subsidi pupuk semakin besar, pasti ada yang salah,” kata Mahfud.
Pada pemaparan visi misinya itu, Mahfud juga menyinggung kondisi laut Indonesia yang semakin tercemar, polusi udara, serta masuknya investor yang mendorong industrialisasi namun malah memicu kerusakan lingkungan dan membuat rakyat menderita.
Mahfud mengatakan, untuk mengatasi hal itu, kuncinya yakni komitmen dan keberanian, serta memerlukan empat hal dalam mengatasi masalah tersebut.
“Bahwa sumber alam itu memihak rakyat ada empat ukurannya, pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan leluhur kita,” katanya.
Anggap Food Estate Program Gagal Pemerintah
Masih dalam pemaparan visi misinya dalam forum debat keempat, Mahfud menyebut food estate merupakan program pemerintah yang gagal. Menurutnya, program tersebut juga merusak lingkungan dan dapat merugikan negara.
“Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja? Rugi dong kita,” kata Mahfud.
Singgung Impor Pangan era Jokowi Tinggi
Pada saat debat cawapres kedua yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Minggu (21/1) lalu, Mahfud juga mengatakan bahwa impor pangan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo terhitung tinggi, tak sesuai dengan janji saat debat capres 2019 lalu.
Kala itu, Jokowi yang merupakan lawan debat Prabowo Subianto berjanji tak akan mengimpor komoditas pangan jika terpilih, namun nyatanya pemerintah saat ini masih melakukan impor komoditas pangan seperti kedelai, susu, gula pasir, beras, daging sapi, dan sebagainya.
“Pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan, jika nanti terpilih presiden. Ternyata, kata Pak Prabowo, empat tahun memimpin Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani,” ujar Mahfud.
“Pak Jokowi bilang tidak akan impor, tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak, malah semakin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan. Nah itulah sebabnya, apa usulan anda untuk menyelesaikan masalah lima tahun lalu?,” katanya melanjutkan.
Tegaskan Bansos Bantuan dari Negara, Bukan Pemerintah
Pada Selasa (23/1) malam, Mahfud dalam forum diskusi ‘Tabrak Prof’ yang digelar di Semarang, Jawa Tengah menegaskan bahwa bantuan sosial (Bansos) merupakan bantuan dari negara, bukan pemerintah.
