Analisis Pakar AS, Khawatirkan Demokrasi RI Bila Prabowo Jadi Presiden
Lebih langjut, Wilson mengatakan, Prabowo memberikan jaminan atas komitmennya terhadap demokrasi. Meski ia menyebut demokrasi yang ada saat ini masih memiliki banyak kekurangan.
Wilson mengatakan meski mantan Pangkostrad tak menampakkan gaya otokratis pada Pemilu 2024, bukan berarti berubah sikap. Pilihan gaya yang populis untuk membuat banyak orang menerimanya dan menghindari kritik.
"Hal ini tidak berarti bahwa Prabowo telah meninggalkan tujuan ideologisnya yang lebih luas, namun ia kembali mengkalibrasi ulang strateginya, menggunakan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama," kata Wilson.
Wilson memandang, jika Prabowo terpilih sebagai Presiden RI, maka pemerintahannya akan memperluas pendekatan 'tanpa oposisi', yang dibingkai kiasan nasionalis yang menjaga persatuan. Logika dari pendekatan ini, adalah menghilangkan oposisi di parlemen (DPR), dan membatasi munculnya basis kekuatan yang saling bersaing. Pendekatan semacam ini, dilakukan pula oleh Presiden Joko Widodo.
Pendekatan seperti ini tidak dilakukan dengan represi terang-terangan, tapi dengan kooptasi ke dalam koalisi besar yang berkuasa, yang dikelola melalui negosiasi dan kesepakatan antar elit. Prabowo sendiri mengatakan bahwa ia bermaksud untuk melibatkan “semua pihak” dalam pemerintahan di masa depan.
Hal ini mirip dengan model yang berbasis “musyawarah” integralis, seperti yang diharapkan dalam UUD 1945, dan berfungsi untuk lebih memperkuat kekuasaan eksekutif.
Lebih lanjut, Wilson mengatakan dalam skenario seperti ini, proses inti demokrasi seperti Pemilu dapat dipertahankan, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Namun, potensinya untuk menghasilkan perubahan substantif sebagian besar hilang. Proses-proses tersebut dipertahankan agar masyarakat dapat memberikan legitimasi terhadap status quo.
"Jika Prabowo dapat mempertahankan popularitasnya seperti yang dilakukan Jokowi, ia mungkin akan merasa berani untuk menunjukkan kekuatan otoriternya dan sekali lagi mendorong pembatalan amandemen konstitusi pasca 1999 dan diakhirinya pemilihan langsung," kata Wilson.
Reporter: Risma Kholiq (Magang)
