Jokowi Beri Bansos, Menkominfo: Partai Bisa Manfaatkan Elektabilitas
“Kalau dimanfaatkan oleh menteri partai akan memberikan ketidakadilan bagi partai lain. Presiden Jokowi kan tidak mewakili satu partai. Siapa pun bisa memanfaatkan apa yang dilakukan oleh presiden untuk mendulang elektabilitas,” Budi menambahkan.
Budi juga menjelaskan, bansos merupakan politik pro rakyat. Besaran bansos yang diberikan juga sudah ditentukan oleh pemerintahan saat membuat APBN atau sebelum Pilpres 2024.
“Bansos itu hak rakyat. Kalau sebagian kubu khawatir tidak menguntungkan mereka, ya kenapa takut dengan bayangan sendiri? Yang utama itu rakyat. Apakah rakyat berterima kasih dengan mendukung preferensi (capres dan cawapres) presiden? Itu terserah rakyat,” katanya.
Beda Menkominfo dan Menkeu Sri Mulyani soal Bansos
Menkominfo menilai Presiden Jokowi membagikan bansos bisa dimanfaatkan oleh menteri untuk mendongkrak elektabilitas, sekalipun dananya menggunakan APBN.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa bansos merupakan salah satu instrumen di dalam UU APBN. UU ini telah disepakati oleh seluruh partai politik di DPR.
"Bansos adalah instrumen yang tercantum di dalam APBN. APBN itu UU yang dibahas oleh seluruh partai politik fraksi di Senayan dan setelah disepakati menjadi UU. Kemudian menjadi instrumen negara bersama," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, pekan lalu (30/1).
Dia menegaskan, APBN berfungsi sebagai peredam terhadap gejolak ekonomi, termasuk menjaga tingkat inflasi serta daya beli masyarakat, terutama ketika pertumbuhan ekonomi global melemah.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan terus memantau realisasi dan perkembangan perubahan penggunaan dana bansos yang dilakukan institusi lain di dalam pemerintahan. "Ini semua sudah ada menjadi program di dalam APBN, jadi silakan dijelaskan kepada masyarakat karena ini dalam konteks kontestasi politik, ini dipresentasikan dalam pelaksanaan APBN," ujarnya.
