Profil 3 Pakar Film Dirty Vote: Zainal Arifin, Bivitri dan Feri Amsari
Film bergenre dokumenter dengan judul Dirty Vote ramai menjadi perbincangan setelah diunggah sejak Minggu (11/2). Di akun sosial media X, Dirty Vote masih bertengger di urutan pertama trend Indonesia pada Senin (12/2).
Kata Dirty Vote diperbincangkan dalam 386 ribu percakapan. Sedangkan video film garapan Ekspedisi Indonesia Baru ini telah ditonton oleh 70,7 ribu penonton di kanal youtube resmi. Film yang sama diunggah ulang oleh pakar tata negara sekaligus youtuber Refly Harun telah ditonton 776 ribu penonton.
Film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit itu menceritakan sebuah desain kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024. Film ini merupakan dokumenter eksplanatori yang dibawakan oleh tiga ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Ketiga ahli hukum ini menjelaskan setiap peristiwa secara rinci yang didukung oleh fakta, data, bukti, hingga penjelasan menurut perundang-undangan dari setiap tindakan kecurangan menuju Pemilu 2024.
Film ini diawali dengan cuplikan-cuplikan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang awalnya menyatakan anak-anaknya belum tertarik politik, hingga deklarasi Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden, yang mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024.
Alur film kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai Pemilu satu putaran, serta peta sebaran suara di Indonesia mulai dari Jawa, Sumatra, dan Papua. Feri menjelaskan, untuk memperoleh kemenangan Pemilu satu putaran, diperlukan kemenangan pada 20 provinsi dengan bobot masing-masing suara sebanyak 20%.
Feri menyampaikan pentingnya untuk tahu pemimpin setiap wilayah di Indonesia, dan sejak 2021 Jokowi telah menunjuk 20 penjabat gubernur di 20 provinsi. Menurutnya, Presiden berhak menunjuk sekaligus memberikan pengaruh luar biasa untuk penunjukkan bupati/wali kota.
"Akan tetapi dalam penunjukkan ini Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Harusnya dilakukan transparan dan terbuka serta mendengarkan aspirasi pemerintah dan masyarakat daerah,” ujar Feri seperti dikutip Senin (12/2).
Zainal menambahkan, penyalahgunaan pejabat kepala daerah atau PJ, sangat mungkin menjadi faktor untuk memenangkan Pemilu, khususnya untuk sebaran wilayah. Menurutnya, potensi kecurangan dapat hadir dalam bentuk memobilisasi birokrasi, izin lokasi kampanye, dan memberikan sanksi atau membiarkan kepala desa yang tidak netral.
Film ini juga mengupas secara perinci bagaimana para pejabat negara menggunakan fasilitas negara dan kekuasaan yang dimiliki, untuk melancarkan aksi kampanye Pemilu 2024.Pada film ini, Bivitri Susanti menyoroti bagaimana pembagian bansos di tahun-tahun biasa dibandingkan tahun-tahun pemilu.
Penayangan film Dirty Vote mendapat reaksi keras dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Umum TKN Prabowo - Gibran, Habiburokhman, mencurigai film tersebut adalah salah satu upaya untuk menurunkan muruah atau kehormatan diri Pemilu 2024, karena berisi fitnah dan asumsi tak berdasar.
"Sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, dan merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk mendegradasi Pemilu dengan narasi yang sangat tidak berdasar," kata Habiburokhman, dikutip dari Antara.
Ia berpendapat narasi-narasi yang disampaikan ketiga pakar hukum tata negara dalam film dokumenter tersebut, berseberangan dengan pendirian rakyat. Menurutnya, narasi yang disampaikan, menyudutkan pihak tertentu.
Lalu siapa tiga pakar tata negara yang menjadi aktor utama dalam film DIrty Vote. Bagaimana latar belakang mereka?
