Proses Rekapitulasi Suara Pemilu oleh KPU di Luar Negeri
PPLN dibantu KPPSLN dan sekretariat PPLN dalam melakukan rekapitulasi. Ketua PPLN memimpin rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai agenda rapat dan prosedur rekapitulasi.
Langkah-langkah dalam pelaksanaan rekapitulasi oleh PPLN adalah sebagai berikut:
a. membuka kotak suara yang telah disegel.
b. mengeluarkan masing-masing amplop kertas yang telah disegel dan berisi formulir Model.
c. membuka amplop kertas yang telah disegel dan menempelkan formulir Model.
d. menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik.
e. mempersilakan KPPSLN membacakan data dalam formulir Model C.HASIL-PPWP-LN dan Model C.HASIL-DPR-LN.
f. mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL-PPWP-LN dan Model C.HASIL-DPR-LN dengan data dan foto dalam Sirekap.
g. mempersilakan Saksi dan Panwaslu LN untuk memeriksa data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP-LN dan Model C.HASIL SALINAN-DPR-LN yang dimilikinya dengan data dalam formulir Model C.HASIL-PPWP-LN dan Model C.HASIL-DPR-LN sebagaimana dijelaskan dalam langkah c dan data serta foto dalam Sirekap.
h. melakukan koreksi pada Sirekap jika ada perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL-PPWP-LN dan Model C.HASIL-DPR-LN.
PPLN membuka amplop kertas yang telah disegel dan berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dilakukan pada akhir setiap rekapitulasi di setiap TPSLN/KSK/pos.
Jika masih ada kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum terselesaikan di TPSLN, KSK, dan pos, PPLN akan menangani masalah tersebut. PPLN harus mencatat semua kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayahnya menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
Jika tidak ada catatan kejadian khusus dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya, PPLN akan mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan menulis kata nihil. Penggunaan formulir Model C.HASIL-PPWP-LN dan Model C.HASIL-DPR-LN mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu.
Penggunaan formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP-LN dan Model C.HASIL SALINAN-DPR-LN mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu. Jika terdapat perbedaan data setelah pengecekan, PPLN akan menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-PPWP-LN dan Model C.HASIL-DPR-LN sebagai dasar untuk melakukan pembetulan.
Jika terjadi perbedaan data, seperti jumlah suara yang tidak dapat dipastikan, PPLN akan melakukan penghitungan suara ulang. Pelaksanaan penghitungan ulang tersebut akan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bisa dilakukan secara bersamaan dengan membagi menjadi beberapa kelompok, tergantung pada jumlah TPSLN, KSK, dan pos serta waktu yang tersedia. PPLN akan mencatat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayahnya dalam berita acara dan sertifikat menggunakan formulir Model D.HASIL PPLN-PPWP dan D.HASIL PPLN-DPR.
Semua anggota PPLN dan Saksi yang hadir akan menandatangani formulir Model D.HASIL PPLN. Setelah rapat pleno rekapitulasi, PPLN akan memberikan kesempatan kepada Saksi, Panwaslu LN, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model D.HASIL PPLN-PPWP dan D.HASIL PPLN-DPR.
PPLN harus menyerahkan kepada KPU sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model tersebut. Jika Saksi dan Panwaslu LN memiliki keberatan terhadap prosedur atau perbedaan rekapitulasi, mereka dapat mengajukannya kepada PPLN. Jika terjadi kejadian khusus atau keberatan yang tidak dapat diselesaikan di wilayah PPLN, itu akan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.
