KPU Ikuti Putusan MK, tapi Tetap Berkonsultasi dengan DPR
Buat ringkasan dengan AI
KPU atau Komisi Pemilihan Umum akan mengikuti putusan MK alias Mahkamah Konstitusi, namun tetap berkonsultasi dengan DPR. Hal ini dilakukan saat parlemen batal mengesahkan revisi Undang-undang Pilkada.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan, sikap instansi tidak berubah sejak putusan MK terkait Pilkada pada Selasa (20/8). Ia menyampaikan, saat itu KPU menegaskan akan melaksanakan putusan MK.
“Kami juga sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil substansi putusan yang kemudian kami normakan dalam draf Peraturan KPU atau PKPU yang kami kirimkan ke komisi II DPR pada 21 Agustus,” kata dia saat konferensi pers, Kamis malam (22/8).
KPU mengirimkan surat ke DPR dalam rangka konsultasi putusan MK. Hal ini merupakan bagian dari langkah lanjutan atas putusan MK.
“Kami melakukan langkah tertib prosedur yaitu melakukan konsultasi di komisi II DPR. Sebab dulu, karena satu dan lain hal, kami tidak bisa melakukannya, sehingga dinyatakan melanggar dan diberikan sanksi peringatan keras level terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu alias DKPP,” kata dia.
Berdasarkan Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Oleh karena itu, instansi akan berkonsultasi dengan DPR selama satu sampai dua hari ke depan.
Ia memastikan, akan ada peraturan terkait Pilkada yang memasukkan materi putusan MK pada saat pendaftaran calon kepala daerah selama 27 – 29 Agustus.
DPR membatalkan rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada pada Kamis (22/8), karena sidang tidak memenuhi kuorum. Hanya 89 dari 575 anggota DPR yang hadir pada paripurna.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, batalnya pengesahan UU Pilkada membuat pendaftaran calon kepala daerah otomatis menggunakan putusan MK.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi menjelaskan bahwa batalnya pengesahan revisi UU Pilkada, maka penyelenggara pemilu memiliki dasar hukum kuat untuk melanjutkan proses.
“KPU melanjutkan tahapan pilkada menggunakan putusan MK tersebut,” ujar Baidowi, Kamis (22/8).
