Peremajaan Sawit Belum Maksimal, Dana BPDPKS Dipakai untuk Biodiesel

"Sekarang, fluktuasi harga CPO mulai berkurang," katanya.

(Baca: Mentan Sebut Ekspor Sawit Bulan Ini Anjlok Karena Virus Corona)

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto sebelumnya mengatakan sebagian besar dana BPDPKS digunakan untuk program biodiesel. "Padahal petani sudah teriak untuk replanting sawit," kata Darto.

Dalam lima tahun terakhir, dana BPDPKS untuk peremajaan sawit hanya mencapai sekitar 58 ribu hektare. Sedangkan, pemerintah menargetkan replanting sawit bisa mencapai 180 ribu hektar per tahun. Padahal, program peremajaan merupakan kunci untuk mendorong produktivitas kelapa sawit dan pengembangan bahan bakar nabati.

Berdasarkan data pada Desember 2019, total penerimaan dana yang dikelola BPDPKS dari pungutan ekspor produk sawit mencapai Rp 47,23 triliun dengan realisasi penyaluran senilai Rp 33,6 triliun.

Dari total penerimaan tersebut, komite pengarah telah menetapkan besaran alokasi senilai Rp 29,2 triliun untuk insentif biodiesel, Rp 2,3 triliun untuk peremajaan sawit rakyat, Rp 246,5 miliar untuk riset, Rp 121,3 miliar untuk pengembangan sumber daya manusia dan beasiswa, serta Rp 171,3 miliar untuk promosi. Artinya, alokasi untuk peremajaan sawit rakyat hanya sekitar 6,9% dari keseluruhan penerimaan, sedangkan insentif biodiesel mencapai 61,82%.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 93 menyebutkan penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan, tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan.

(Baca: Dana BPDPKS Beralih ke Biodiesel, Peremajaan Sawit di Bawah Target)