Menjaga Ketahanan Pangan di Tahun Politik
(Baca : Menko Darmin Paparkan Kronologi Heboh Impor Beras Bulog vs Mendag)
Sedangkan hingga 22 September, penyerapan Bulog hanya sebesar 1,43 juta ton dari target 2,7 juta ton. Husein memperkirakan, dalam 3 bulan terakhir, serapan beras Bulog hanya akan bertambah sekitar 350 ribu ton. Sehingga secara total, realisasi penyerapan beras Bulog hingga akhir tahun diprediksi hanya akan mencapai 67% dengan total volume sekitar 1,8 juta ton.
“Pengadaan dari luar negeri itu sebagai komplementer penguatan stok Bulog dan hal biasa dalam manajemen pangan, seharusnya tak perlu saling tuding dalam impor,” ujar Husein.
Menurutnya, posisi Bulog juga dinilai lemah karena volume impor komposisinya lebih besar dalam stok Bulog. Alhasil, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tak lagi relevan.
Meski begitu, Husein memprediksi pemerintah tidak akan menikkan HPP pada tahun politik karena harga beras di tingkat konsumen akan terkerek naik. Namun, pengadaan dalam negeri yang akan didorong dengan pembatasan impor guna mengerek elektabilitas.
Sekain itu, dia pun mengkhawatirkan potensi terjadinya krisis beras jika pengaruh cuaca dan pemerintah lambat merespon potensi gagal panen. “Bulog jangan cari peran untuk stabilitas ketika masa panen, coba lihat nanti dalam jangka panjang,” kata Husein.
Direktur Utama Budi Waseso sebelumnya memang kerap mengeluhkan kebijakan impor yang dianggap tidak perlu. Alasannya, operasi pasar yang dilakukan sejak awal September tidak efektif karena posisi suplai di pasar yang cukup besar.
Data Pasar Induk Beras Cipinang, pasokannya masih di atas 40 ribu ton dalam masa panen gadu. Budi menyebut dalam melaksanakan penugasan impor Bulog kerap menggunakan pinjaman bank dengan bunga berjalan memberatkan.
Tak hanya itu, dia juga mengeluhkan kurangnya kapasitas gudang Bulog jika stok beras di gudang yang ada penuh lantaran kedatangan beras impor.
Padahal, perusahaan pelat merah itu punya tanggung jawab terhadap 11 komoditas strategis yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016. Namun, pada praktiknya Bulog hanya mengurus beras. “Itu pun masih menunggu penugasan pemerintah,” ujar Budi.
Pria yang akrab disapa Buwas ini menekankan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan BPS untuk bersinergi bersama Bulog dalam pendataan pangan untuk penentuan keputusan yang tepat. Dalam jangka pendek, dia meminta ada regulasi yang akan mengatur pengelolaan CBP secara efektif.
Selain itu, menurutnya Bulog akan berfokus pada masalag penyerapan beras petani yang. Sebab, HPP Bulog akan menjadi acuan harga dan kebutuhan petani sebagai off-taker padi.
Meski menyebut sejumlah kendala Bulog sebagai perusahaan yang harus meraup profit, dia mengaku akan tetap menjalankan penugasan dan menunggu keputusan pemerintah terhadap peran Bulog sebagai stabilitator komoditas strategis. “Itu keputusan pimpinan,” katanya.
Arah Perbaikan
Pengamat Pertanian Bayu Krisnamurthi justru berpandangan lain. Mantan Wakil Menteri Perdagangan itu menyebut masalah Bulog ada pada pendanaan. Alasannya, mekanisme pengadaan beras harus dilakukan secara komersial, sementara stok beras yang ada di gudang menjadi milik pemerintah.
Karenanya, Bayu beranggapan agar pendanaan pengadaan beras Bulog harus diserahkan di awal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk meminimalisir tekanan pada beban keuangan Bulog. Apalagi Bulog juga bertugas melakukan pengadaan Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Sosial (Bansos).
“Ini poin kritis, harus ada perubahan,” ujarnya.
Ketua Komite Ketahanan Pangan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Fransiscus Welirang menekankan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab stakeholders pangan. Sebab, pangan jadi jaminan pemenuhan kebutuhan karbohidrat dan protein bagi masyarakat. Namun, pemerintah harus berada dalam posisi yang menyejahterakan petani sekaligus menjaga harga di tingkat konsumen.
“Tugas pemerintah untuk menjaga kestabilan di tengah semua pihak,” kata Fransiscus.
