Operator Bus Terpukul Dampak Corona, Okupansi Penumpang Hanya 20%

"Kami berusaha untuk tidak ada pengurangan karyawan. Maka itu, kami selaku operator melalui DPP Organda meminta stimulus dan relaksasi dari pihak pembiayaan kendaraan," kata dia.

Kurnia mendesak pemerintah untuk segera memberikan insentif-insentif tersebut. Pasalnya, jika kebijakan tersebut terlambat diberika maka bukan mustahil pada akhirnya nanti perusahaan terpaksa mengurangi karyawan. Padahal, pemerintah meminta perusahaan untuk tidak melakukan PHK akibat pandemi corona.

"Kalau pemerintah tetap tidak mempedulikan itu dan tidak mau melakukan (insentif), ya kami tidak punya pilihan lain, pasti karyawan akan dikorbankan, itu pasti terjadi," kata Kurnia.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) Ateng Aryono mengatakan, secara total omzet perusahaan transportasi turun menurun 75%, untuk moda transportasi antar kota maupun antar provinsi. Sedangkan, untuk perusahaan transportasi pariwisata omzet anjlok 85%.

Ateng mengatakan, meskipun terjadi penurunan omzet, hingga sekarang belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan perusahaan transportasi. Meski demikian, ia mendesak pemerintah agar peduli terhadap industri angkutan darat.

(Baca: Pemda Jakarta akan Setop Operasional Bus AKAP Cegah Penyebaran Corona)