DPR Khawatir Data yang Dikumpulkan Gojek - Grab Dipakai Kampanye Hitam

DPR khawatir data agregat yang dikumpulkan oleh perusahaan teknologi seperti Gojek dan Grab digunakan untuk kampanye hitam. Salah satu contoh, kasus Cambridge Analytica dalam Pilpres AS 2016.
Image title
8 Oktober 2021, 20:09
DPR, UU Pelindungan Data Pribadi, gojek, grab, pilpres 2024,
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Ilustrasi kebocoran data

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khawatir, data agregat yang dikumpulkan oleh perusahaan teknologi seperti Gojek hingga Grab di Indonesia, dipakai untuk kampanye hitam dalam pemilihan umum (pemilu). Untuk itu, parlemen ingin ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Berdasarkan laman Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kampanye hitam cenderung ke arah fitnah dan menyebarkan berita bohong terkait kandidat tertentu. Sedangkan contoh kampanye negatif yakni penyalahgunaan fasilitas negara atau fasilitas umum.

Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan tidak yakin ada partai politik atau politikus yang mampu mengolah data melalui mahadata (big data) untuk kampanye hitam dalam pemilihan presiden atau pilpres 2024.

Namun ia tetap khawatir, data agregat dimanfaatkan untuk kampanye hitam. Apalagi semakin banyak perusahaan teknologi yang mengelola informasi transaksi pengguna menjadi data agregat.

"Bayangkan saja, aplikasi ojek online bisa memetakan pola mobilitas warga di suatu wilayah. Begitu juga pola konsumsinya," kata politisi Partai NasDem itu kepada Katadata.co.id, Jumat (8/10). "Ada 270 juta warga Indonesia yang menjadi sasaran penjualan."

Data yang dikelola oleh perusahaan teknologi seperti Gojek dan Grab memang bukan bersifat pribadi, melainkan agregat. Namun ia khawatir ini menjadi bahan dasar bagi program micro-targeting.

Ia mencontohkan skandal pencurian data puluhan juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica yang mencuat pada 2018. Cambridge Analytica merupakan lembaga konsultan yang disewa oleh penasihat politik mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Steve Bannon untuk memenangkan pilpres AS pada 2016.

Namun, pencurian data oleh Cambridge Analytica itu dilakukan lewat aplikasi kuis kepribadian yang dibuat oleh peneliti Universitas Cambridge, Aleksandr Kogan, sejak 2013.

Aplikasi yang dibuat oleh Kogan yakni ‘this is your digital life’ diuji pada Juni 2014 kepada 300 ribu pengguna Facebook. Namun, Cambridge Analytica tidak hanya mengakses data peserta kuis, melainkan teman-teman responden di Facebook.

Akibatnya, data puluhan juta pengguna, termasuk dari Indonesia, bocor. Data ini memungkinkan Cambridge Analytica menargetkan kelompok orang yang belum menentukan pilihan, tetapi memiliki probabilitas tinggi untuk memilih.

Data-data itu membuat kampanye Trump menjadi lebih tepat sasaran. Donald Trump pun menang dalam pilpres 2016.

Atas kekhawatiran itu, Farhan menyampaikan bahwa DPR memasukkan poin batasan agregasi data di rancangan UU Pelindungan Data Pribadi. "Perlu dibuat garis tegas yang memisahkan agregasi data yang masih diizinkan dengan upaya micro-targeting," katanya.

Selain itu, menurutnya sistem pemilu di Indonesia harus antisipasi terhadap pemanfaatan data digital bagi para peserta.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi juga mengatakan, rancangan UU Pelindungan Data Pribadi akan mengatur agregasi data. "Akan ada ketentuan subjek data, mengenai mana yang termasuk data pribadi dan definisi tentang data agregat yang dikecualikan dari perlakuan terhadap data pribadi," katanya.

Rancangan UU Pelindungan Data Pribadi juga mengatur sanksi hukum dan administrasi mengenai pelanggaran dalam mengolah agregasi data. Ini supaya pemanfaatan data oleh perusahaan teknologi seperti Gojek dan Grab jelas posisinya di mata hukum.

Sedangkan pembahasan rancangan UU Pelindungan Data Pribadi ditarget rampung tahun ini. "November kami akan mulai lagi pembahasan. Semoga akhir tahun selesai," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari kepada Katadata.co.id, Rabu (6/10).

DPR menjalani masa reses pekan ini. Ini merupakan periode anggota parlemen bekerja di luar gedung DPR. Mereka akan bertemu konstituen di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

Sedangkan pembahasan rancangan UU Pelindungan Data Pribadi sudah melalui lebih dari tiga masa sidang. Sebanyak 145 dari total 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) selesai dibahas.

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait