Ada 15 Kategori, OJK Buka Peluang Rilis Aturan Baru Terkait Fintech
Saat ini, ada 48 penyelanggara IKD yang tercatat di OJK. Lalu, ada 121 entitas lainnya yang sedang mengajukan pencatatan ke OJK. Otoritas pun membuka pencatatan tahap keempat hingga akhir September nanti. Khusus untuk fintech pinjaman, ada 113 yang terdaftar di OJK. Sebanyak tujuh di antaranya bakal memiliki izin.
| Jenis fintech (klaster) | Jumlah IKD | |
| 1 | Agregator | 15 |
| 2 | penilai kredit (credit scoring) | 4 |
| 3 | Financial planner | 6 |
| 4 | online distress solution | 1 |
| 5 | financing agent | 4 |
| 6 | claim service handling | 2 |
| 7 | Project financing | 5 |
| 8 | Online gold depository | 1 |
| 9 | Social network & robo advisor | 1 |
| 10 | Funding agent | 1 |
| 11 | Blockchain-based | 4 |
| 12 | Digital dana investasi real estate (DIRE) | 1 |
| 13 | Verification non-CDD | 1 |
| 14 | Tax & accounting | 1 |
| 15 | e-KYC | 1 |
| Total | 48 | |
OJK Menunjuk Aftech Sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD
Untuk mengawasi fintech yang klasternya belum diatur, OJK menggandeng Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech). Regulator tersebut menunjuk Aftech sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD. Hal ini sesuai amanat Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2018 tentang IKD di sektor jasa keuangan.
Sejalan dengan hal itu, Ketua Umum Aftech Niki Santo Luhur mengatakan bahwa asosiasinya akan menyusun market conduct terkait penyelenggara IKD. “Kami akan memulai ini sesuai dengan arahan OJK. Dari sana, kami bentuk Komite Etik yang independen berisikan para pengacara yang akan mengkaji bila ada isu-isu ke depannya,” katanya.
(Baca: Lindungi Konsumen, OJK Siapkan Aturan Inovasi Keuangan Digital)
Selain itu, ia berencana menetapkan standar mengenai keamanan data dan data pribadi pengguna. Saat ini, baru fintech pinjaman yang punya panduan terkait pengolahan informasi konsumennya.
Namun, untuk bisa menyusun standar tersebut, Aftech harus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Alasannya, Kementerian Kominfo juga tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi.
Ia berharap, standar itu akan sejalan dengan peraturan perundang-undangan. “Untuk mencegah risiko pencucian uang kami ada know your costumer (KYC) guna memastikan standar yang jelas, baik untuk cek identitas pengguna dan memastikan data aman,” kata Niki.
(Baca: OJK Dorong Bank dan Asuransi Adopsi Empat Kode Etik Fintech Lending)
