Langkah OJK Memagari Sisi Negatif Fintech Pembiayaan

Setelah kejatuhan Ezubao, pemerintah Tiongkok menggencarkan penyelidikan. Hasilnya, lebih dari 900 fintech lending ditutup karena menerapkan skema ponzi pada 2016. (Baca: Tumbang di Negerinya, Fintech Tiongkok Siap Serbu Indonesia?)

Tak hanya itu, Bloomberg melaporkan, fintech P2P lending di Tiongkok juga melakukan shadow banking. Fintech meminjam uang dari perbankan lalu menyalurkannya ke individu atau UMKM dengan bunga jauh lebih tinggi. Kontribusi industri ini pun melambung hingga 14 % dari total US$ 10 triliun yang ditransaksikan dengan skema shadow banking di Tiongkok pada 2017.

Berkaca dari hal tersebut, otoritas di Indonesia begitu menjaga sedini mungkin agar insiden tersebut tak menyapu Tanah Air. Misalnya dengan POJK 77 Tahun 2016 tadi. Melalui aturan ini, OJK mewajibkan fintech lending mendaftarkan diri supaya bisa diawasi. Mereka juga wajib memiliki rekening penampung atau escrow account untuk menghimpun dana investor di perbankan. Dengan begitu, perusahaan tidak bisa membawa kabur uang tersebut.

Selanjutnya, OJK merilis POJK Nomor 3 Tahun 2018 pada Agustus lalu. OJK mewajibkan fintech lending memiliki pusat data di dalam negeri. Perusahaan juga wajib menerapkan pemantauan secara mandiri guna mengantisipasi beragam risiko, seperti likuiditas, siber, dan perlindungan data.

Para pelaku juga wajib mencatatkan diri di OJK untuk dikaji model bisnis dan produknya. Lalu, Otoritas akan memutuskan apakah perusahaan yang bersangkutan masuk regulatory sandbox atau tidak. Regulatory sandbox adalah mekanisme pengujian untuk menilai keandalan proses bisnis, dan tata kelola fintech selama setahun. Dari sana akan muncul tiga jenis status, yaitu direkomendasikan, perbaikan, atau tidak direkomendasikan.

Direktur Kebijakan Publik Asosiasi Fintech (Aftech) Ajisatria Sulaeman mengakui POJK terkait fintech lending efektif mencegah skema ponzi ataupun shadow banking di Tanah Air. “Karen itu, kalau pun fintech ilegal asal Tiongkok datang ke Indonesia, sulit ada celahnya untuk melakukan penipuan,” kata dia.

Hanya saja, masih ada risiko yang perlu diantisipasi yakni banyaknya peminjam yang gagal bayar (non performing lLoan/NPL) karena bunga tinggi. Saat ini, sebagian perusahaan yang terdaftar di Aftech sudah berbagi daftar peminjam yang beritikad buruk (fraud) guna menurunkan risiko. Seiring penurunan risiko itu, besaran bunga atau biaya bisa ditekan.

Ke depan, dia berharap OJK menyiapkan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) khusus untuk fintech dan membuka akses ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dengan begitu, biaya penilaian kredit (credit scoring) turun agar tercipta efisiensi.

Sejalan dengan adanya regulasi dari OJK, kini ada 67 fintech lending yang terdaftar. Penyaluran pinjaman melalui fintech lending pun terus meningkat, dari Rp 284,15 miliar di akhir 2016, menjadi Rp 2,56 triliun pada 2017, dan kini mencapai Rp 9,2 triliun per Juli 2018. Hal ini menunjukan, fintech lending bisa membantu pemerintah mencapai target inklusi keuangan 75 % pada 2019.

Menurut Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Iinformatika Lis Lestari Sutjiati, industri keuangan konvensional hanya bisa merengkuh 59 % dari jumlah penduduk Indonesia. Maka, “masih ada gap 16 % atau 35 juta orang yang bisa digarap oleh fintech,” kata dia.

Data OJK juga menunjukan, perbankan hanya mampu membiayai kebutuhan pendanaan UMKM sebesar Rp 700 triliun dari total Rp 1.700 triliun. Artinya, ada celah pembiayaan sebesar Rp 1.000 triliun yang dapat diisi lewat fintech lending.