Satgas Waspada Investasi Tutup Total 3.631 Pinjaman Online Ilegal
- Mengumumkan entitas pinjaman online ilegal kepada masyarakat
- Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
- Mengimbau perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Meminta Bank Indonesia (BI) untuk melarang penyelenggara sistem pembayaran atau fintech memfasilitasi pinjol ilegal
- Mengimbau masyarakat memilih untuk menggunakan layanan fintech lending resmi yang terdaftar di OJK
Saat ini, ada 104 penyelenggara fintech lending yang terdaftar di Indonesia. Daftar dan nama pinjol resmi bisa dicek melalui kontak 157, situs resmi OJK, WhatsApp 081 157 157 57, maupun email konsumen@ojk.go.id.
Kepolisian juga secara serentak menindak pinjol ilegal di berbagai daerah seperti di Tangerang, Banten dan DI Yogyakarta. Penggerebekan gencar dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat.
Saat pembukaan OJK Virtual Innovation Day pada Oktober (11/10), Jokowi mengatakan bahwa dirinya sering mendengar banyak masyarakat lapisan bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi dari pinjol.
Presiden meminta OJK dan pelaku industri jasa keuangan untuk menjaga dan mengawasi perkembangan digitalisasi sektor keuangan agar tumbuh sehat dan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat.
Selain itu, menciptakan ekosistem keuangan digital yang memiliki kebijakan mitigasi risiko terhadap permasalahan hukum dan sosial untuk mencegah kerugian, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.
