Pengemudi Minta Status Ojek Online Dilegalkan ke DPR
Kedua, terkait kemitraan. Akibat belum jelasnya legalitas ojek online, Kementerian Ketenagakerjaan memperbolehkan skema kemitraan di perusahaan ojek online.
Pihaknya pun menilai bahwa tanpa payung hukum yang jelas soal profesi merek, maka aplikator dapat dengan mudah memutus kemitraan para mitra pengemudi. Ia menyebut terdapat sekitar 48 mitra pengemudi di wilayahnya yang diputus secara sepihak oleh aplikator lantara dianggap melakukan aksi unjuk rasa.
"Kami tidak mendapat penjelasan ketika kami diputus oleh aplikator karena tidak ada aturan yang jelas soal kemitraan," ujar Miftahul.
Ketiga, terkait keselamatan. Miftahul mengatakan bahwa Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 pun tidak memaparkan sanksi apabila aplikator melanggar syarat aturan mengenai keselamatan penumpang. Ia mencontohkan, aturan itu mewajibkan aplikator memiliki panick button dan asuransi bagi mitra pengemudi maupun penumpang.
"Nyatanya, masih ada aplikator seperti Maxim yang tidak menjalankan syarat itu tetapi tidak mendapatkan sanksi," ujar Miftahul.
(Baca: Menhub Budi Karya Buka Peluang Tarif Ojek Online Diatur per Provinsi)
Keempat, terkait pajak. Ia menjelaskan, selama ini pemerintah daerah tidak memiliki akses data dari aplikator mengenai berapa banyak jumlah mitra pengemudi maupun merchant layanan makanan seperti GoFood dan GrabFood.
"Omzet bisa mencapai miliaran per hari tetapi tidak ada pajak yang masuk ke daerah tersebut sehingga tentu ada potensi yang hilang," ujar Miftahul.
Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, instansi menampung masukan-masukan dari para asosiasi ojek online tersebut. Sehingga, ia pun meminta agar asosias bisa mengkaji lebih mendalam apa saja poin-poin yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam revisi UU LLAJ.
"Kami targetkan bisa selesai di tahun ini. Revisi ini salah satunya juga akan kami masukkan tentang angkutan daring," ujar Lasarus.
Adapun dalam rapat paripurna mendatang, DPR bakal mengiriman surat ke presiden untuk membahas lebih lanjut revisi UU tersebut. DPR pun memastikan bakal mendengarkan masukan dari aplikator dalam menyusun pembaruan aturan tersebut.
