AS Siapkan Aturan Baru untuk Boikot Perusahaan Tiongkok, Huawei & ZTE

Dengan begitu, sebagian penduduk AS tidak bisa menikmati layanan internet berkualitas baik. “Tindakan semacam itu akan semakin memperluas kesenjangan digital, memperlambat laju perkembangan ekonomi tanpa semakin mengamankan jaringan telekomunikasi nasional,” katanya.

Sedangkan ZTE belum memberikan tanggapan terkait kebijakan yang tengah disiapkan oleh FCC.

(Baca: AS Tambah Lima Perusahaan Superkomputer Tiongkok dalam Daftar Hitam)

Kebijakan ini sebenarnya sudah diusulkan sejak Maret lalu. Saat itu, FCC tidak secara spesifik nama perusahaan, yakni Huawei dan ZTE.

Namun, Komisaris Demokrat FCC Jessica Rosenworcel menyampaikan bahwa kebijakan ini sudah dikaji selama 18 bulan. “Kita harus sadar bahwa dalam ekonomi global, jaringan kita masih akan terhubung ke peralatan tidak aman di luar negeri. Jadi kita harus mulai meneliti bagaimana kita dapat membangun jaringan yang dapat menahan koneksi ke kerentanan peralatan di seluruh dunia,” kata dia.

FCC berpendapat, hubungan perusahaan dengan pemerintah Tiongkok, aparat militer, dan kebijakannya menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional AS.

Kongres pun telah mempertimbangkan regulasi guna memberikan otorisasi hingga US$ 1 miliar bagi penyedia nirkabel kecil dan perdesaan untuk untuk beralih dari Huawei dan ZTE. FCC juga dapat menggunakan dana itu untuk membayar penggantian peralatan.

Setidaknya ada sekitar selusin operator telekomunikasi perdesaan AS yang bergantung pada sakelar dan peralatan Huawei dan ZTE. Mereka pun kabarnya tengah berdiskusi dengan Ericsson dan Nokia untuk mengganti peralatan.

(Baca: Pendapatan Huawei Tembus Rp 1.220 Triliun pada Kuartal III 2019)