Jokowi: Banjir Jabodetabek Bukan Tanggung Jawab & Kesalahan Satu Pihak

Banjir saat ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti adanya kerusakan ekosistem.
Dimas Jarot Bayu
2 Januari 2020, 11:32
Jokowi Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Bekerjasama Tangani Banjir.
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo. Presiden meminta agar penanganan banjir di Jabodetabek dapat dikerjakan pemerintah pusat dan daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penanganan banjir di Jabodetabek dapat dikerjakan bersama-sama. Menurut Jokowi, masalah ini bukanlah kesalahan dan tanggung jawab satu pihak saja. 

“Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, semuanya bekerja sama dalam menangani ini,” kata Jokowi di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/1).

Menurutnya, banjir yang terjadi saat ini  disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adanya kerusakan ekosistem. Banjir tersebut juga diakibatkan perilaku manusia yang kerap membuang sampah secara sembarangan.

(Baca: Banjir Jabodetabek Telan 16 Korban Meninggal Dunia, Terbanyak di DKI)

Advertisement

Atas dasar itu, Jokowi meminta penanganan banjir dilakukan oleh semua pihak. “Ini banyak hal, tetapi saya ingin kerja sama itu dibangun pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar semuanya bisa tertangani,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi meminta penanganan banjir diprioritaskan kepada evakuasi korban. Menurutnya, keselamatan dan keamanan masyarakat harus didahulukan. 

Adapun, penanganan banjir yang berkaitan dengan infrastruktur baru akan dilakukan setelahnya. “Akan kita kerjakan setelah penanganan evakuasi selesai,” kata Jokowi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lewat akun twitter pribadinya menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertanggung jawab atas masalah yang sedang melanda ibu kota.

"Sekarang adalah saatnya untuk memastikan warga selamat, warga terlindungi, semua kebutuhan dasarnya tercukupi," tulisnya lewat akun @aniesbaswedan, Kamis (2/1).

Dia telah memberikan instruksi dengan meminta para wali kota, camat, dan lurah mempersiapkan ruang publik seperti kantor pemerintahan dan sekolah sebagai tempat pengungsian bagi masyarakat yang terdampak banjir.  

Anies pun meminta seluruh jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta turun ke lapangan di bawah komando lurah setempat untuk membantu masyarakat terdampak banjir, termasuk mendirikan dapur umum dan pos kesehatan di lokasi pengungsian.

"Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk turun tangan langsung, mendatangi kantor kelurahan terdekat, bekerja di bawah koordinasi para lurah, membantu untuk menyelamatkan warga," kata Anies di Pintu Air Manggarai seperti dikutip dari Antara, Rabu (1/1).

Untuk diketahui, banjir merendam Jabodetabek sejak Rabu (1/1). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 169 titik banjir di ibu kota dan sekitarnya.

Secara rinci, titik banjir terbanyak berada di Jawa Barat sejumlah 97 titik, diikuti DKI Jakarta sebanyak 63 titik. Sedangkan, titik banjir di Banten sebanyak 9 titik.

(Baca: Peringatan Dini BMKG: Hujan dan Gelombang Tinggi di Berbagai Wilayah)

Akibat peristiwa tersebut, ada 16 orang meninggal dunia. BNPB mencatat korban terbanyak berada di wilayah DKI Jakarta dengan jumlah korban meninggal 8 orang.

Selain itu BNPB memerinci, 3 orang korban meninggal dunia berada di Kota Depok, serta satu korban masing-masing berada di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, dan kota Tangerang Selatan.

“BNPB masih terus mendata berbagai sumber dan kemungkinan  jumlah korban bertambah,” kata Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo dalam keterangan tertulis, Kamis (2/1).

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait