Prasetyo Ingatkan ST Burhanuddin Soal Jabatan Politis Jaksa Agung

Prasetyo menyebut para Jaksa Agung pendahulunya juga ikut didukung partai politik.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
28 Oktober 2019, 13:56
Jaksa Agung: ST Burhanuddindi halaman Istana Merdeka, Jakarta Puaat (23/10/2019). Hari ini presiden Joko Widodo mengumum para calon Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri Periode Tahun 2019-2024.
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Jaksa Agung: ST Burhanuddindi halaman Istana Merdeka, Jakarta Puaat (23/10/2019). Hari ini presiden Joko Widodo mengumum para calon Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri Periode Tahun 2019-2024.

Jaksa Agung periode 2014-2019 Muhammad Prasetyo mengingatkan penggantinya, ST Burhanuddin bahwa posisi yang kini diembannya tak sekedar jabatan publik. Menurut Prasetyo, Jaksa Agung merupakan jabatan politis. 

Karena itu, Prasetyo menilai Burhanuddin tak bisa hanya menempuh jalur birokrasi dalam menjalankan tugasnya ke depan, melainkan harus pula melakukan komunikasi politik.

“Suka atau tidak, setidaknya kita harus ada komunikasi politik,” katanya dalam acara lepas sambut Jaksa Agung di Badiklat Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (28/10).

Prasetyo mengakui dirinya dulu juga berpolitik ketika ingin menduduki posisi Jaksa Agung. Hal itu dilakukan dengan menjadi kader dari Partai Nasdem.

(Baca: ST Burhanuddin, Jaksa Karier yang Pernah Jadi Komisaris Utama BUMN)

Tak hanya dirinya, Prasetyo juga menyebutkan para Jaksa Agung pendahulunya juga ikut didukung partai politik. “Apakah itu Pak Baharuddin Lopa, Marzuki Darusman, Basrief Arief, Hendarman Supandji, Abdurrahman Saleh. Semua pasti ada dukungan partai politik dan menjadi anggota partai politik,” ujarnya.

Karena itu, Burhanuddin tak perlu berkecil hati. Menurut Prasetyo, semua komentar dan mencaci maki dari berbagai pihak harus menjadi vitamin yang menyehatkan.

Yang terpenting, menurutnya adalah  menjaga kebersamaan dan persatuan Korps Adhyaksa. “Yang benar kita rasakan belum tentu baik, sekarang yang baik dan benar perlu perjuangan,” kata Prasetyo.

Untuk diketahui, pemilihan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung mendapat sorotan lantaran diduga bermuatan politis dan turut berafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ini dikarenakan, Burhanuddin merupakan adik kandung dari TB Hasanuddin yang merupakan politisi partai berlambang banteng moncong putih.

"Pemilihan Burhanudin berbau politik dan mengulang kembali pemilihan Jaksa Agung periode sebelumnya yakni Prasetyo yang berasal dari NasDem," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada katadata.co.id, Rabu (23/10).

Namun, Burhanuddin membantah tudingan tersebut. Menurutnya, dirinya terpilih sebagai Jaksa Agung karena latar belakang profesional.

“Tidak ada (afiliasi PDIP). Sama sekali tidak,” kata Burhanuddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10).

(Baca: PDIP Bantah Pengaruhi Pemilihan Jaksa Agung ST Burhanuddin)

Burhanuddin mengakui dirinya merupakan adik TB Hasanuddin. Hanya saja, hubungan persaudaraan tersebut tak ada kaitan dengan pengangkatan dirinya. 

Dia juga mengaku tak pernah aktif di PDIP juga partai-partai lainnya. Dia pun tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) selayaknya kader-kader PDIP lainnya.

Burhanuddin bahkan menyatakan tak tahu di mana kantor PDIP berada. “Tidak (tahu) sama sekali,” kata Burhanuddin sambil mengangkat kedua tangannya berulang kali.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga menyatakan, partainya tak terlibat dalam pemilihan Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Menurut Hasto, keputusan memilih Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasto menyebut PDIP memiliki sejarah menentang penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan di masa orde baru. Oleh karena itu, PDIP menjunjung hukum sebagai alat untuk menegakkan keadilan.

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ekarina

Video Pilihan

Artikel Terkait