Pemerintah Kaji Mekanisme Baru untuk Pengadaan Cadangan Beras
Pemerintah tengah mengkaji mekanisme baru untuk memaksimalkan anggaran pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui Perum Bulog. Pasalnya, dari dana Rp 2,5 triliun yang dianggarkan pemerintah dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hanya cukup untuk memenuhi pengadaan 260 ribu ton, sedangkan target penyerapan Bulog minimal bisa mencapai 1,2 juta ton.
Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyatakan mekanisme baru yang tengah dikaji tersebut antara lain dengan menghitung selisih harga beli oleh Bulog dikurangi harga penjualan di tingkat konsumen.
“Misalnya ketika operasi pasar Bulog jual Rp 8 ribu per kilogram padahal belinya di atas itu, selisihnya itu yang dihitung jadi dana pembayaran,” kata Musdhalifah di Hotell Pullman Jakarta, Selasa (27/3).
(Baca : Bulog : Cadangan Beras Pemerintah Minus 27 Ribu Ton)
Pembayaran dengan memanfaatkan selisih dana bakal membuat perputaran uang menjadi maksimal dan target capaian penyerapan beras menjadi lebih optimal. Dana yang kembali pun pada akhirnya dapat digunakan Bulog membeli untuk beras Operasi Pasar dengan CBP.
“Bisa mencapai 1,2 juta sampai 1,4 juta ton Bulog dapatkan dengan anggaran yang sama,” ujarnya.
Senada dengan Musdhalifah, Direktur Pengadaan Bulog Andrianto Wahyu Adi juga mengungkapkan bahwa ada opsi pembayaran yang sedang dikaji dalam tim antar kementerian. Mekanisme detailnya bakal menjabarkan sistem penyerapan sampai ke penyalurannya. Adapun terkait anggaran, dia mengaku hal tersebut disiapkan oleh Kementerian Keuangan.
“Tujuannya agar volume CBP yang diadakan dengan anggaran yang sama bisa lebih besar dari cara sebelumnya,” kata Andrianto.
