Pemerintah Kaji Mekanisme Baru untuk Pengadaan Cadangan Beras
Sementara itu, Mantan Dewan Pengawas Bulog Bayu Krisnamurthi menyarankan pemerintah segera mencairkan dana sebesar Rp 2,5 triliun untuk menutupi posisi CBP yang sedang minus. Per 12 Maret 2018, posisi CBP berada pada minus 27.888 ton.
Menurut Bayu, jika anggaran tidak segera diairkan maka pemerintah tidak memiliki instrumen pangan untuk mengantisipasi situasi bencana dan bantuan sosial. “Cadangan sampai angka minus itu buruk sekali, sehingga harus dijadikan prioritas untuk diatasi,” kata Bayu.
(Baca juga : Bulog Hanya Impor Beras 261 Ribu Ton dari Vietnam dan Thailand)
Untuk metode baru pembayaran beras, dia mengusulkan agar penyediaan dananya sebesar 1,2 juta ton dikembalikan sesuai penugasan. Sebab, penghitungan uang yang digunakan nantinya dapat menimbulkan masalah administratif ketika diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Penyediaan dana di awal bisa dimanfaatkan dengan tepat oleh Bulog untuk mencukupi kebutuhan beras yang ada di masyarakat. Meski secara teknis metode baru bisa dilakukan tapi akan bikin sakit kepala dari sisi keuangan negara,” ujar Bayu.
Untuk anggaran yang lebih jelas, dia pun menyarankan agar dibentuk Badan Ketahanan Pangan sebagai lembaga yang menaungi Bulog di bawah presiden. Pasalnya, Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) sebagai penanggung jawab penggunaan anggaran masih belum jelas karena tugas pokok dan fungsi Bulog yang masih tumpang tindih.
Saat ini, KPA berada di ranah Kementerian Keuangan yang menjadi bendahara. Padahal, ada peran Bulog yang diharuskan melakukan penyerapan beras petani dan juga menjaga laju inflasi lewat operasi pasar. “Badan Ketahanan Pangan akan membuat anggaran lebih jelas,” kata Bayu.
