Kembangkan Teknologi CCS dan CCUS, Pemerintah akan Buka Impor Karbon
Namun demikian, dia mengatakan terkait biaya injeksi CO2 tidak diatur dalam peraturan presiden yang tengah disusun. Pasalnya, biaya tersebut merupakan urusan kontrak antara perusahaan atau business to business (B2B).
Tutuka menjelaskan, sebelum adanya kerja sama B2B terkait impor CO2 tersebut, Indonesia akan menjalin kerja sama bilateral terlebih dahulu dengan negara yang berpotensi menginjeksikan CO2.
"Kalau sudah ada bilateral, dilanjutkan sebagai pegangan B2B. Jadi nanti dari B2B misalnya perusahaan apa dengan Pertamina, mau setor di lapangan Pertamina nanti bayar," kata dia.
Disisi lain, Tutuka mengatakan meskipun ada rencana impor CO2, pihaknya akan tetap memprioritaskan kebutuhan industri dalam negeri pada kepentingan yang sama, "Kita tentunya tetap prioritaskan kebutuhan dalam negeri dulu untuk menyimpan CO2, kita juga paham tampaknya storage capacity kita cukup besar," kata dia.
Dia menyebutkan, berdasarkan grafik sementara dari penelitian, potensi penyimpanan di sektor minyak dan gas sekitar 4,31 gigaton CO2. Potensi kapasitas penyimpanan yang sangat besar itu dapat digunakan lebih cepat untuk mendukung pengurangan emisi.
Selain itu, dia menyebutkan, saat ini Indonesia sudah memiliki 15 proyek kajian CCS/CCUS yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua. Sebagian besar proyek tersebut ditargetkan onstream sebelum 2030, di mana total potensi injeksi CO2 antara tahun 2030 hingga 2035 berkisar 25 hingga 68 juta ton.
“Pemerintah bahkan berencana mengembangkan peraturan serta kajian pemetaan penyimpanan CO2 di luar wilayah kerja migas,” ujarnya.
Pemerintah sejatinya telah merilis aturan CCUS lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.
