Pungutan Emisi Global Pertama di Dunia Segera Terwujud
Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengadakan putaran negosiasi terakhir untuk membahas regulasi iklim industri pelayaran, yang menyumbang sekitar 3% dari emisi karbon global. Sebanyak 34 negara dari negara-negara berpenghasilan tinggi dan rendah menyatakan dukungannya terhadap harga gas rumah kaca universal.
Para aktivis mengaitkan momentum pembangunan kebijakan ini dengan dukungan dari negara-negara Kepulauan Karibia dan mengatakan bahwa pungutan emisi global tersebut akan diadopsi oleh IMO tahun depan.
Putaran pembicaraan terbaru ini menandai konvensi pertama IMO sejak negara-negara maritim menyepakati strategi gas rumah kaca yang baru pada Juli tahun lalu. Kebijakan yang telah direvisi, yang didukung oleh 175 negara, menargetkan untuk memangkas emisi pelayaran hingga 30% pada tahun 2030. Target ini akan ditingkatkan menjadi 70% pada tahun 2040 dan mencapai titik nol pada pertengahan abad ini.
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, IMO setuju untuk menerapkan beberapa bentuk harga emisi pada tahun 2025. Harga emisi ini bertujuan untuk membantu menutup kesenjangan harga antara bahan bakar fosil dan energi ramah lingkungan serta menggunakan pendapatan yang dihasilkan untuk mendanai transisi yang adil.
Namun, ada beberapa proposal lain untuk memasukkan pungutan potensial sebagai bagian dari langkah-langkah lain. Setidaknya ada 14 negara yang terus mendukung pendekatan ini.
"PBB hampir mengadopsi harga emisi global yang pertama di dunia, tetapi kebijakan ini hanya akan berhasil jika negara-negara menerapkannya," ujar Sandra Chiri, Manajer Penjangkauan Internasional Emisi Pelayaran di Ocean Conservancy, kelompok advokasi yang berbasis di Amerika Serikat, seperti dikutip CNBC.
Menurutnya, pembicaraan di IMO pada bulan ini memberikan harapan bahwa mayoritas negara-negara-negara di Karibia, Pasifik, Afrika, serta Uni Eropa dan Kanada telah melihat peluang besar dalam menetapkan harga emisi pelayaran untuk transisi bersih industri ini. Negosiasi ini juga memastikan bahwa semua negara berkembang menjadi bagian dan mendapatkan manfaat darinya.
