Kolaborasi Jadi Kunci Transisi Energi Terbarukan
Program selanjutnya adalah mengganti 5.200 unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan pembangkit listrik berbasis EBT. "Kami juga sesuaikan dengan kondisi dan resources yang ada di sana. Misalkan daerah Indonesia bagian timur intensitas matahari cukup tinggi ya, kami akan ganti dengan PLTS dan baterai," ujar Ikhsan.
PLN juga tengah mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS apung di waduk-waduk dan danau. Pada pembangunan PLTS skala besar hal ini bisa berdampak ke tarif yang bisa turun karena tidak perlu akuisisi lahan, “Saya kira harganya bisa sampai 3-4 sen/kWh.”
Terakhir, lewat kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PLN tengah menjajaki kemungkinan menggunakan bendungan-bendungan yang ada untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
Bahu-Membahu Antar Stakeholder
Melihat besarnya tambahan pengembangan pembangkit listrik dari EBT yang diperlukan, tentu menjadi kurang ideal kalau PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus memenuhi sendiri. Pembangkit swasta bisa mengambil peran.
“Memang peran swasta di sini perlu ditingkatkan lagi untuk pencapaian investasi. Karena project cost-nya kan tinggi. Jadi perlu bahu-membahu agar project cost dari capital cost ini bisa terealisasi di tahun-tahun ke depan,” Arthur di kesempatan yang sama.
Dia menambahkan semakin banyak investor yang mulai melirik untuk beralih mengadakan pembangkit energi terbarukan. Penurunan biaya dan regulasi yang semakin mendukung dalam lima tahun terakhir jadi pemicunya. “Di satu sisi biaya mulai turun, potensi EBTKE di Indonesia besar, dan ada appetite dari proyek sponsor kami untuk rebalancing,” ujar Arthur.
Pemerintah pun tengah menyiapkan regulasi khusus untuk memacu perkembangan transisi energi. Direktur Konservasi Energi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Hariyanto memastikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembelian tenaga listrik EBT dalam tahap finalisasi dan akan diluncurkan dalam waktu dekat.
Hariyanto menjabarkan kalau nantinya akan diberlakukan skema feed-in tariff (FiT) sampai kapasitas tertentu, kemudian staging tariff, dan penentuan harga berdasar faktor lokasi.
Selain itu akan disiapkan juga sejumlah insentif dan kompensasi untuk beragam jenis pembangkit EBT. Salah satu contohnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP), untuk eksplorasi nantinya akan ada kompensasi khusus agar biayanya bisa ditekan dan jadi kompetitif.
"Kompensasi atau insentif ini nanti di Perpres juga berlaku untuk pembangkit EBT lain seperti PLTBm, PLTB maupun PLTS," ujarnya lagi.
Berbagai bentuk kompensasi dan insentif ini diharapkan bisa menjadi stimulus untuk menarik investasi, dalam rangka menjadikan pembangkit EBT menjadi opsi yang lebih menguntungkan dibanding pembangkit berbahan bakar fosil.
(Katadata Insight Center juga membuat white paper ‘Kolaborasi Menuju Transisi Energi Berkelanjutan’ yang bisa diunggah di sini dan booklet yang bisa diunggah di sini)
