Menanti Peta Jalan Pengembangan Baterai Lithium di Indonesia
Pemerintah juga perlu menyiapkan industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang akan menyerap produksi baterai lithium. Penyerapannya tak cukup hanya untuk kendaraan berpenumpang roda empat, tapi juga bus dan kendaraan roda dua. Jaminan permintaan pasar ini akan memberi kepastian pada sektor hulu (tambang nikel) hingga hilirnya (pabrik baterai).
Tuntutan dunia internasional saat ini adalah melaksanakan bisnis yang ramah lingkungan. Karena itu, industri hulu dan seluruh rantai pasokan baterai lithium perlu mengedepankan praktik bisnis berkelanjutkan dan mengeluarkan emisi karbon serendah mungkin.
Standar-standar internasional itu harus terpenuhi apabila pemerintah ingin produk baterai dalam negeri masuk ke industri global. Sejalan dengan hal tersebut, angka bauran energi Indonesia juga perlu ditingkatkan untuk menunjukkan komitmen mengurangi emisi. “Dengan demikian upaya dekarbonisasi energi negara ini dapat terwujud,” ucap Fabby.
Cadangan nikel yang besar dan maraknya pengembangan kendaraan listrik membuat prospek industri baterai lithium cerah. Apalagi saat ini terjadi tren pergeseran ke energi terbarukan di seluruh dunia. "Ini jelas menjadi peluang yang besar. Tinggal bagaimana kemudahan dan kepastian berinvestasi bisa dijamin oleh pemerintah," kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan.
Holding baterai yang akan mengelola industri baterai kendaraan listrik dalam negeri dari hulu hingga ke hilir melibatkan tiga badan usaha milik negara (BUMN) yang besar. Ketiganya adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (MIND ID), Pertamina, dan PLN.
Rencana pembentukan holding PT Indonesia Baterai secara resmi ditargetkan kelar dalam waktu dekat. Direktur Utama Indonesia Asahan Aluminum atau MIND ID Orias Petrus Moedak mengatakan prosesnya legalnya hampir selesai.
Dua perusahaan asing telah menyatakan minatnya bergabung dalam bisnis ini, yaitu Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) asal Tiongkok dan LG Chem Ltd asal Korea. Keduanya termasuk produsen baterai kendaraan listrik (EV) terbesar di dunia.
Proyek Kendaraan Listrik Tak Sejalan dengan Transisi Energi
Tak hanya roadmap pengembangan baterai lithium di Indonesia,Kementerian ESDM juga tengah menggodok peta jalan untuk percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik beserta infrastruktur pendukungnya.
Salah satunya melalui skema stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Berdasarkan peta jalan itu, setidaknya dibutuhkan investasi sebesar Rp 309 miliar di tahun ini untuk pembangunan SPKLU.
Angkanya akan terus meningkat hingga Rp 12 triliun pada 2030 untuk membangun 7 ribu SPKLU. Masyarakat bisa mengisi ulang kendaraan bermotor listriknya di stasiun pengisian listrik ini. untuk penukaran baterai kendaraan bermotor listrik dapat melalui SPBKLU.
Skema bisnisnya telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Dalam aturan tersebut, PLN juga ditugaskan untuk menyediakan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU. Perusahaan setrum negara ini juga dapat menggandeng berbagai pihak untuk turut serta terjun dalam skema bisnis itu.
Tata Mustasya mengatakan peta jalan kendaraan listrik masih belum sejalan dengan kebijakan transisi energi. "Ini hanya memindahkan dampak buruk dari sektor transportasi ke sektor kelistrikan karena masih terkunci pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara," ujarnya.
Langkah lebih konkret adalah mengubah bauran energi di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 hingga 2030. Di RUPTL terakhir (2019-2028) PLTU batu bara masih berkontribusi sebesar 48% pasokan listrik di Indonesia. "Ini masih akan mengunci Indonesia dalam 30 hingga 40 tahun ke depan," kata dia.
