Geliat Kendaraan Listrik Terjepit Diskon Pajak 0% Mobil Konvensional

Pembebasan pajak untuk kendaraan konvensional akan membuat Indonesia terus terjebak dalam industri konvensional yang mengotori lingkungan. Sedangkan tren global semakin meninggalkannya dan Masuk ke industri hijau.

Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah mengatakan kebijakan ini sebenarnya bersifat temporer. Tujuannya, untuk mendorong konsumsi masyarakat. Pembebasan PPnBM pun hanya berlaku tiga bulan.

Aturan tersebut pun hanya berlaku untuk kendaraan di bawah 1.500 cc yang target pasarnya kelompok menengah ke bawah. Karena itu, menurut dia, sasarannya sangat berbeda dengan mobil listrik yang masih menjadi barang mewah. 

Pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif untuk percepatan kendaraan listrik berbasis baterai. Termasuk PPnBM, bahkan pengecualian larangan ganjil genap.

Pengembangan mobil listrik juga merupakan kebijakan jangka panjang. "Dengan semua alasan itu, saya kira kebijakan pemerintah terkait PPnBM mobil tidak akan mengganggu pengembangan mobil listrik," ujarnya.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan berpendapat diskon PPnBM 0% yang akan diberikan kepada mobil di bawah 1.500 cc  tidak akan berpengaruh secara langsung terhadap pengembangan mobil listrik. Segmen pasarnya berbeda.

Pemberian diskon ini lebih kepada peningkatan penjualan mobil produksi dalam negeri di tengah kondisi pandemi. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan perekonomian dan penjualan mobil yang sedang menurun drastis.

Untuk mobil listrik, menurut Mamit, memang diperlukan insentif tambahan ke depannya. Dengan begitu, segmen ini dapat bersaing dengan mobil konvensional. 

Harga EV di Indonesia yang paling murah saat ini dipatok di atas Rp 600 juta. “Jauh di atas kemampuan beli rata-rata masyarakat kita,” ujarnya. 

Mayoritas penduduk Indonesia kebanyakan memilih mobil dengan jumlah penumpang banyak dan mampu melaju di segala medan. Sementara, semua spesifikasi yang disebutkan di atas belum dimiliki oleh mobil listrik Tanah Air. "Ke depan, saya kira perlu ada pertimbangan membuat jenis tersebut dengan harga murah," kata Mamit.

Ilustrasi mobil listrik.  (ANTARA FOTO/Fauzan)

Proyek Baterai RI

Meskipun saat ini pemerintah akan memberikan relaksasi untuk mobil konvensional. Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi menjelaskan peta jalan atau road map pengembangan kendaraan listrik sejauh ini masih berjalan.

Pemerintah optimis Indonesia akan memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan ekosistem industri baterai dan Kendaraan Listrik. "Karena kita memiliki cadangan nikel global terbesar, elemen terpenting pembuatan baterai EV (baterai lithium-ion NCM 811)," kata Jodi.

Potensi negara ini menjadi produsen nikel sulfat global sangat besar. Caranya dengan memanfaatkan sektor hulu untuk membangun rantai nilai tengah dan hilir yang kuat.

Indonesia, Jodi menyebut, dapat menjadi produsen prekursor dan katoda global untuk diekspor dan digunakan secara lokal. Pemerintah juga menargetkan negara ini menjadi pemain regional untuk sel baterai dan pusat manufaktur EV di Asia Tenggara.

Targetnya, pada semester pertama tahun ini telah terbentuk konsorsium yang fokus pada pengembangan hulu dan hilir baterai listrik. PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero) bakal membentuk Indonesia Battery Corporation.

MIND ID bersama anak usahanya, PT Aneka Tambang Tbk, akan masuk ke penambangan bahan baku tambang serta produksi prekursor dan katoda. Pertamina mengurus di prekursor dan katoda serta sel baterai. PLN akan masuk ke stasiun pengisian listrik EV, sistem penyimpanan energi (ESS), dan integrasi sistem. 

Produsen baterai Contemporary Amperex Technology (CATL) asal Tiongkok dan LG Chem dari Korea Selatan sudah menyatakan minatnya bergabung dalam bisnis itu. Pemerintah juga sedang bernegosiasi dengan produsen mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla.