PLN: Holding Panas Bumi Harus Menghasilkan Listrik yang Terjangkau
Menurut Agung dalam mendukung pengembangan panas bumi di Tanah Air, PLN saat ini tengah mengerjakan proyek PLTP dengan total kapasitas 360 MW dan sinergi BUMN sebesar 250 MW. Tidak hanya itu, pengembangan juga dilakukan dengan meningkatkan kapasitas PLTP yang telah beroperasi.
Serikat Pekerja PT. PLN, Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT. Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) menolak program holding panas bumi. Terlebih, rencana ini akan menjadikan Pertamina Geothermal Energy (PGE) sebagai induk.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sekjen Serikat Pekerja PLN Bintoro Suryo Sudibyo menilai rencana pembentukan holding ini akan berdampak cukup besar bagi kondisi keuangan PLN ke depan. Pasalnya akan ada proses pengalihan aset milik PLN kepada PGE.
"Holdingisasi ini juga nanti ada proses jual-beli listrik, Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN. Artinya PLN akan membeli dari situ," ujar dia.
Padahal jika aset ini dikelola langsung oleh PLN, maka perusahaan setrum pelat merah ini dapat menghitung langsung besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan. Sementara jika nantinya dikelola oleh PGE, hal ini berpotensi membuat biaya yang harus dikeluarkan PLN membengkak.
Apalagi saat ini PLN juga dibebani oleh skema pembelian listrik dari pihak swasta melalui kebijakan Take or Pay. Mekanisme ini mewajibkan PLN menyerap listrik dari pembangkit IPP dengan minimal yang tertera dalam perjanjian jual beli listrik.
"PLN pakai atau tidak kami wajib untuk membeli 70% dari IPP ini. Dengan logika sederhana, kami punya aset, asetnya diberikan ke orang lain," katanya.
Menurut dia sebenarnya pihaknya tidak menolak rencana holdingisasi, namun serikat pekerja tak setuju jika PGE yang memimpin holding panas bumi. Ia meminta agar sebaiknya holding panas bumi dapat di bawah kendali PLN.
"Kalau holdingisasi nanti PLN pasti wajib beli. Di PLN sedang dikaji jadi ini berat buat PLN. Direksi gak mungkin suarakan ini. Kita harus berdiri independen," katanya
