Tantangan Besar Co-firing PLTU Tanpa Kepastian Harga Biomassa
"Untuk limbah sampah kota murah dan tidak ekspor. Tapi untuk yang biomassa bersaing dengan pasar ekspor. Kebijakan DMO seperti batu bara sulit diterapkan karena limbah, kayu dan lain-lain itu bukan milik negara," ujarnya.
Demikian juga limbah tandan kosong kelapa sawit yang juga diekspor sebagai biomassa feedstock. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan betul harganya karena tidak bisa menerapkan kebijakan DMO seperti batu bara.
"Regulasi ini yang perlu diatur pemerintah jadi tidak semena-mena diatur oleh PLN. Selain itu seiring dengan perkembangan teknologi pembangkit ET lainnya, perlu ada batasan mengenai program co-firing," ujarnya.
Ini berarti jika pemerintah ingin menjalankan program ini dengan mulus, maka feedstock biomassa untuk co-firing PLTU bisa dari sampah kota, limbah pertanian dan kayu.
Kementerian ESDM saat ini tengah merampungkan Rancangan Peraturan Menteri (Permen) terkait program co-firing biomassa pada PLTU. Program ini menjadi salah satu cara untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23% pada 2025.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana sebelumnya mengatakan rancangan proses penyusunan rancangan permen terkait program co-firing telah rampung. Namun masih ada kendala terkait penetapan harga biomassa yang masih perlu dikaji lebih lanjut.
"Sudah selesai, tinggal satu aspek saja dari sisi harga yang belum bisa diputuskan. Karena dari penjual tinggi dan dari sisi yang beli ingin harganya lebih rendah. Ini bagaimana kita bisa menyatukan," ujar Dadan beberapa waktu lalu.
PLN sangat terbuka terhadap program ini. Bahkan sudah ada 29 PLTU yang siap mengimplementasikannya, termasuk persentase campurannya. "Sekarang dimana ini barangnya. Ini sudah kami hitung ada. Tapi bicara lebih detail, bicara logistik adalah bicara harga," kata Dadan.
Dia pun berharap agar Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) dapat memberikan patokan harga tetap untuk pasokan biomassa. Sehingga pemerintah dapat memfasilitasinya dalam bentuk Permen untuk mempercepat pengembangan EBT.
