Pembangunan PLTU Baru Ancam Pengembangan Energi Terbarukan Indonesia
Ashov menjelaskan, salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempercepat penutupan PLTU batu bara yakni memperketat aturan lingkungan kepada PLTU. Salah satunya, bisa dengan memperkuat aturan baku mutu polusi, air bahang, dan limbah B3 dari proses kerja PLTU.
"Jika itu diperketat, PLTU akan pasang alat kontrol polusi dan penyaringan yang lebih kuat. Ongkosnya mahal, di situ akan logis bagi PLTU untuk tutup. Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempercepat penggunaan energi terbarukan ini," kata Ashov.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa ada kendala dalam upaya mempercepat penggunaan EBT sebagai sumber pembangkit listrik. Rencana menghentikan PLTU batu bara belum bisa direalisasikan karena pemerintah harus menghormati kontrak pembangunannya.
Kondisi surplus listrik PLN berdampak pada pengembangan pembangkit EBT yang harus diundur. "Bagaimana kami memasukkan EBT jika listriknya berlebih? Pemerintah saat ini menghormati kontrak PLTU baru," Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana dalam Energy Corner CNBC, Rabu (4/5).
Kontrak PLTU baru tersebut merupakan tahap terakhir dari pengadaan PLTU batu bara sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Ia menjamin, ke depan pemerintah tak akan membuka pintu perpanjangan kontrak baru bagi PLTU batu bara.
"Tidak ada penambahan PLTU dan secara bertahap akan dilakukan pemensiunan PLTU. PLTU ini ada yang berumur 30 tahun. Misalnya, mulai pada 2000 dan pensiun 2030. Saat konsumsi bertambah maka EBT masuk. Diharapkan pada 2055 atau 2056, PLTU batu bara dapat pensiun seutuhnya," ujar Dadan.
