Aturan Baru PLTS Atap Terbit, Terapkan Sistem Kuota per Klaster
Cenderung Berpihak ke PLN
Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan Institute for Essential Services Reform (IESR), Marlistya Citraningrum mengatakan, penetapan kuota per sistem jaringan memunculkan pertanyaan terkait transparansi penetapan dan persetujuan kuota. Hal itu terutama untuk pelanggan industri yang ingin memasang PLTS atap dalam skala besar.
“Sementara mekanisme IUPTLU untuk menambah kuota ketika sudah habis tidak diatur jelas dalam peraturan ini,” kata Marlistya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (23/2).
IESR menyayangkan Permen ini terlalu berpihak pada kepentingan PLN yang dapat berdampak pada terhambatnya partisipasi konsumen listrik. Padahal, pemerintah sedang mengakselerasi transisi energi di Indonesia sebagai upaya penurunan emisi GRK.
Menurut dia, pemerintah seharusnya medorong investasi konsumen listrik yang berbiaya rendah dan tidak membebani negara.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwamberharap agar aturan baru ini dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan memperhatikan manfaat yang didapatkan negara jika PLTS atap dibiarkan tumbuh pesat.
“Seperti peningkatan investasi energi terbarukan, tumbuhnya industri PLTS, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan emisi GRK,” kata Fabby.
Untuk itu, IESR mendesak agar pemerintah mengevauasi Permen tersebut seteah satu tahun diterapkan. Hal itu bertujuan untuk mengetahui efektivitasnya dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia.
Dia mengatakan, pemerintah perlu secara terbuka untuk merevisinya aturan tersebut pada 2025 seiring dengan menurunnya ancaman overcapacity listrik yang dihadapi PLN di Jawa-Bali.
